“Harapan kita, kalau pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, jangan sampai dana transfer ke daerah juga dikurangi sehingga ruang fiskal kita tidak bertambah,” ujar Ketua DPRD Parigi Moutong Alfresh Tonggiroh di Kantor DPRD Parigi Moutong, Parigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 27 Oktober 2026.

Kementerian Dalam Negeri menyiapkan tiga skema utama penyelesaian masalah penggajian PPPK daerah. Langkah tersebut meliputi efisiensi internal pemda, pengoptimalan Dana Bagi Hasil, hingga pemberian top-up Dana Alokasi Umum.

Baca Juga:
Jalan Rusak Parigi Moutong dan Pertaruhan Gaji PPPK

Rata-rata kebutuhan pembiayaan satu orang tenaga PPPK mencapai Rp70 juta hingga Rp84 juta per tahun. Nilai tersebut menguras porsi pendapatan asli daerah di berbagai kabupaten dan kota. 

Pengambilalihan porsi gaji oleh pemerintah pusat bertujuan memberikan fiscal space atau ruang gerak anggaran bagi daerah. Daerah diharapkan mampu memenuhi amanat undang-undang terkait porsi belanja pembangunan.

“Ketika ada kebijakan pemerintah pusat bahwa pembiayaan gaji PPPK diambil alih, baik sebagian maupun seluruhnya, tentu akan berpengaruh terhadap belanja modal kita,” tutur Alfresh.

Sebagian besar porsi pendaftaran PPPK daerah didominasi oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ketersediaan anggaran pusat memastikan hak-hak keuangan para pegawai tetap terlindungi tanpa mengorbankan proyek publik.

Pemerintah daerah diwajibkan menyelaraskan prioritas pembangunan dengan program nasional Asta Cita. Penyesuaian ini menjadi syarat mutlak dalam tata kelola transfer anggaran pusat.

Baca Juga:
Kalkulasi Fiskal Parigi Moutong di Tengah Guyuran TKD PPPK

Proses penyaluran dana pengalihan gaji dilakukan melalui mekanisme Transfer ke Daerah bertahap. Pemda diwajibkan memenuhi kriteria akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan.

“Kalau berbicara prioritas di Parigi Moutong, tentu infrastruktur menjadi perhatian karena masih banyak jalan yang perlu dibenahi. Selain itu, program prorakyat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga perlu didorong,” ucap Alfresh.

Daerah menantikan regulasi petunjuk teknis sebagai rujukan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Kepastian hukum diperlukan agar tidak terjadi kendala administratif dalam pembayaran gaji.

DPRD Parigi Moutong terus memantau perkembangan aturan dari Kementerian Keuangan. Pengawasan ketat dilakukan demi menjamin anggaran daerah tepat sasaran serta aman secara hukum.

“Harapan kita, kalau pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, jangan sampai dana transfer ke daerah juga dikurangi sehingga ruang fiskal kita tidak bertambah,” ujar Ketua DPRD Parigi Moutong Alfresh Tonggiroh di Kantor DPRD Parigi Moutong, Parigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 27 Oktober 2026.

Ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mewajibkan pemda membatasi porsi belanja pegawai. Tingginya populasi PPPK di sektor pendidikan dan kesehatan membuat alokasi belanja modal jalan Parigi Moutong terdesak hingga ke batas minimal.

Baca Juga:
Kalkulasi Fiskal Parigi Moutong di Tengah Guyuran TKD PPPK

Rencana pengalihan penggajian PPPK menuju APBN membuka celah pembiayaan baru. Efisiensi beban operasional tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menaikkan alokasi pembangunan jalan sentra ekonomi.

DPRD Parigi Moutong menaruh perhatian serius pada ketimpangan alokasi anggaran pembangunan di kawasan pelosok. Perbaikan akses jalan penghubung antar-kecamatan menjadi aspirasi paling dominan warga.

“Ketika ada kebijakan pemerintah pusat bahwa pembiayaan gaji PPPK diambil alih, baik sebagian maupun seluruhnya, tentu akan berpengaruh terhadap belanja modal kita,” tutur Alfresh.

Kondisi jalan yang memprihatinkan menghambat distribusi hasil pertanian dan mengerek biaya logistik warga. Tambahan alokasi belanja modal diharapkan langsung menyasar jalan-jalan produksi masyarakat.

Pemerintah daerah berupaya menyelaraskan program infrastruktur dengan arah kebijakan pembangunan nasional Asta Cita. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas pemanfaatan dana transfer pusat.

Baca Juga:
Petualangan Buronan Pencuri Kabel Tower Berakhir di Tangan Polisi

Realisasi perbaikan fasilitas publik masih bergantung pada penerbitan aturan teknis pengalihan beban gaji. Pemkab Parigi Moutong belum menerima rincian besaran porsi anggaran yang ditanggung pusat.

“Kalau berbicara prioritas di Parigi Moutong, tentu infrastruktur menjadi perhatian karena masih banyak jalan yang perlu dibenahi. Selain itu, program prorakyat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga perlu didorong,” ucap Alfresh.

Pemerintah daerah tidak ingin terjebak spekulasi anggaran sebelum regulasi resmi diterbitkan. Penyesuaian postur belanja pembangunan akan dihitung secara presisi setelah angka transfer dipastikan.

DPRD Parigi Moutong berkomitmen mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran mendatang. Fasilitas publik dan jalan layak bagi warga menjadi fokus utama pengawasan legislatif.

“Harapan kita, kalau pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, jangan sampai dana transfer ke daerah juga dikurangi sehingga ruang fiskal kita tidak bertambah,” ujar Ketua DPRD Parigi Moutong Alfresh Tonggiroh di Kantor DPRD Parigi Moutong, Parigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 27 Oktober 2026.

Beban pembayaran gaji pegawai non-ASN di Kabupaten Parigi Moutong selama ini menembus angka Rp300 miliar saban tahun. Angka raksasa tersebut menyerap porsi terbesar APBD sehingga mengerdilkan alokasi belanja infrastruktur publik.

Baca Juga:
Petualangan Buronan Pencuri Kabel Tower Berakhir di Tangan Polisi

Langkah pemerintah pusat menyalurkan bantuan fiskal dinilai mampu melepaskan jerat krisis anggaran daerah. Skema top-up Dana Alokasi Umum ini disiapkan agar pemda tidak terpaksa merumahkan tenaga honorer maupun aparatur daerah.

Pengalihan sebagian porsi gaji pegawai menciptakan ruang bebas dalam struktur anggaran Parigi Moutong. Potensi efisiensi tersebut berpeluang dialihkan untuk membiayai proyek fisik mendesak.

“Ketika ada kebijakan pemerintah pusat bahwa pembiayaan gaji PPPK diambil alih, baik sebagian maupun seluruhnya, tentu akan berpengaruh terhadap belanja modal kita,” tutur Alfresh.

Kondisi jalan daerah di berbagai wilayah Parigi Moutong membutuhkan intervensi anggaran berskala besar. Keterbatasan belanja modal pada postur APBD berjalan membuat perbaikan jaringan jalan berjalan lambat.

Pemerintah daerah dituntut menjaga konsistensi alokasi anggaran dengan agenda prioritas nasional Asta Cita. Pemkab Parigi Moutong wajib menyelaraskan RPJMD agar dana hasil efisiensi terserap tepat sasaran.

Baca Juga:
Berawal Laporan Warga, Terduga Maling Motor Sausu Akhirnya Diciduk Polisi

Kepastian penyaluran anggaran pusat tetap menyisakan kekhawatiran terkait perhitungan rasio Transfer ke Daerah. Pemda mewaspadai potensi pemotongan porsi Dana Bagi Hasil maupun bantuan keuangan lainnya.

“Kalau berbicara prioritas di Parigi Moutong, tentu infrastruktur menjadi perhatian karena masih banyak jalan yang perlu dibenahi. Selain itu, program prorakyat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga perlu didorong,” ucap Alfresh.

Skema transfer pusat mensyaratkan kinerja dan kelayakan tata kelola keuangan daerah. Ketidakpastian besaran alokasi bersih membuat penyusunan Rancangan APBD 2027 dilakukan secara hati-hati.

DPRD Parigi Moutong memastikan pengawalan ketat pada pembahasan anggaran tahun depan. Kejelasan teknis dari Jakarta menjadi kunci utama mengeksekusi program perbaikan jalan warga.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menindaklanjuti setiap laporan dan informasi masyarakat," ujar Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong Iptu Anugerah S. Tarigan di Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026).

Langkah kaki ZS terhenti saat Tim Resmob Unit Reaksi Cepat menyergapnya di Desa Kasimbar.

Pemuda yang menetap di Kasimbar itu tak mampu lagi mengelak dari kejaran petugas.

Baca Juga:
Berawal Laporan Warga, Terduga Maling Motor Sausu Akhirnya Diciduk Polisi

Penyelidikan intensif polisi membongkar jejak kejahatan ZS pada dua lokasi terpisah.

Ia terdeteksi menggasak kabel tembaga tower PT XL SMART di Desa Pinotu.

Tak berhenti di situ, ZS juga memotong kabel RRU tower PT Telkomsel di Desa Kasimbar.

Pelaku memburu fasilitas jaringan yang minim penjagaan saat situasi sekitar lengang.

Ia menyusup ke area dalam tower lalu memotong rangkaian kabel tembaga pakai tang.

"Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana ini, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima atau membeli barang hasil kejahatan," kata Anugerah.

Kabel hasil potongan itu kemudian dikulupas bersih sebelum dilempar ke pasaran gelap.

ZS menjual seluruh hasil jarahan kepada pengepul barang bekas demi mengeduk keuntungan pribadi.

Tembaga milik PT XL SMART yang dicuri laku terjual seharga Rp9.000.000.

Sementara gulungan kabel milik PT Telkomsel dilego dengan harga murah Rp440.000.

Aksi kejahatan ini memicu kerugian material yang tidak sedikit bagi penyedia layanan seluler.

PT XL SMART mencatatkan kerugian hingga Rp10.000.000 akibat pemotongan jaringan tersebut.

Baca Juga:
Data Fiktif Solar Subsidi Dibongkar DPRD Parigi Moutong Ancam Pidanakan Pelangsir Liar

PT Telkomsel menanggung kerugian sebesar Rp1.800.000 atas kerusakan infrastruktur mereka.

Polisi menyita barang bukti berupa bekas gulungan kulit kabel tembaga berwarna hitam.

Satu buah tang potong serta pisau cutter turut diamankan dari tangan pelaku.

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan maupun terlibat dalam aktivitas penadahan barang hasil tindak pidana," tutur Anugerah.

"Pengintaian intensif di pemukiman warga berhasil mengunci posisi terduga pelaku kejahatan," kata Kaur Bin Operasi Satuan Reserse Kriminal Polres Parigi Moutong Inspektur Dua Jodaenis Rajendra Mahardika di Desa Malakosa, Kamis, 29 Oktober 2026.

Langkah cepat kepolisian bermula dari keresahan warga yang melaporkan maraknya aksi pencurian kendaraan. Tim Resmob URC bersama personel gabungan langsung bergerak menyisir informasi lapangan.

Baca Juga:
Data Fiktif Solar Subsidi Dibongkar DPRD Parigi Moutong Ancam Pidanakan Pelangsir Liar

Penyelidikan mendalam membawa petugas ke sebuah rumah di area pemukiman warga. Lokasi tersebut teridentifikasi sebagai tempat tinggal terduga pelaku.

Petugas tidak langsung menerobos masuk ke dalam lokasi persembunyian. Tim menyusun formasi pengintaian rahasia untuk memantau pergerakan target.

Situasi sekitar lokasi pemukiman terpantau ketat selama beberapa jam. Polisi memastikan target berada di tempat sebelum mengambil tindakan represif.

Penyergapan mendadak akhirnya dilancarkan di titik lokasi sasaran. Petugas bergerak cepat sehingga terduga pelaku gagal melarikan diri dari sergapan.

Barang bukti berupa kendaraan roda dua hasil kejahatan berhasil disita. Petugas langsung mengamankan unit sepeda motor tersebut dari tangan terduga pelaku.

Bukti awal serta keterangan saksi makin menguatkan peran terduga pelaku. Penyidik mengategorikan pemuda tersebut sebagai pemeran utama dalam tindak pidana pencurian.

Baca Juga:
Kawal Raperda Kesehatan Parimo, Pansus DPRD Minta Akses Jalan Puskesmas Tak Diabaikan

"Terduga pelaku IC langsung kami amankan ke Mako Polres Parigi Moutong untuk pemeriksaan lanjutan," ujar Kanit Pidum Inspektur Dua I Wayan Oko Adnyana.

Proses hukum kini berjalan intensif di Markas Kepolisian Resor Parigi Moutong. Penyidik mendalami kemungkinan adanya jaringan pelaku lain di wilayah sekitar.

Pengawasan ketat terus ditingkatkan di seluruh titik rawan kejahatan. Polisi menegaskan komitmen penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan jalanan.

"Penyisiran lapangan dan pengamanan area rawan terus kami maksimalkan demi menjaga kondusivitas," kata Jodaenis menutup keterangannya.