Forum Komunikasi Lulusan SKD Seleksi CPNS 2018, Somasi MenPAN-RB

waktu baca 2 menit
Kuasa hukum beserta perwakilan Lulusan SKD CPNS (Foto: Ist)

Jakarta, gemasulawesi.com– Forum komunikasi lulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, somasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Sebanyak 261 lulusan SKD CPNS tahun 2018 resah karena belum diangkat menjadi PNS, meski sudah memenuhi syarat ambang batas kelulusan.

“PermenPAN-RB no 61 Tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan PNS telah merugikan 261 lulusan SKD dari berbagai daerah,” ungkap kuasa hukum Forum Komunikasi Lulusan SKD seleksi CPNS 2018, Pitra Romadoni Nasution di D’Cost, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, awalnya MenPAN-RB telah menetapkan standar kelulusan yaitu nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) 80, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75.

Kliennya kata dia, sudah menemui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian PAN-RB hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun tak kunjung menemukan titik terang.

“Kami menilai Mensetneg, MenPAN-RB dan BKN saling lempar tangan. Sehingga, dinilai tidak serius menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Sama halnya dengan DPR RI, setelah rapat dengar pendapat bersama perwakilan CPNS seluruh Indonesia pada bulan Januari 2019. Namun, hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Rencananya, apabila langkah somasi tidak mendapat respons dari KemenPAN-RB, pihaknya berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui, dalam PermenPAN-RB no 61 Tahun 2018 pasal tiga, pihak MenPAN-RB mencantumkan regulasi standar kelulusan kumulatif paling rendah formasi umum, formasi umum untuk jabatan khusus, formasi lulusan terbaik, formasi penyandang disabilitas dan lainnya.

Sumber: Detiknews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

11 Komentar

  1. M. Salehhuddin Fazri

    Harap di cermati lagi bahwa tuntutan dan somasi yg di layangkan bukan tanpa alasan, adapaun P1/Tl tsb sdh menjalani seluruh rangkaian dan tahapan dari seleksi CPNS yakni SKD YG sdh berada di atas ambang rata” (passing grade), dan juga sdh menyelesaikan SKB, bukan seperti P2/L yg nilai di bawah passing grade dan bisa jd PNS, jd sejatinya P1/Tl layak utk mendapatkan SK sebagai PNS
    Savep1tl

    Balas
  2. Jumran

    Tuntaskan Afirmasi bgi LULUSAN OG SKD 2018

    Balas
  3. Abrianakarya

    ⁣Masyarakat awam perlu mengetahui bahwa mereka 261 orang ini mewakili P1TL seluruh indonesia sudah melewati tahap administrasi, mengikuti SKD dan melewati Passing Grade yang menjadi syarat untuk melaju ke SKB, untuk SKB pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa berapapun nilai anda akan di hargai yang berarti tidak ada syarat kcuali accumulatif score. P1TL telah membuktikan dirinya layak dan pantas untuk di angkat sebagai CPNS. Namun dengan pertimbangan pemenuhan kuota maka dilakukan penyaringan peserta yang tidak lulus Passing Grade SKD (P2) dengan data dilapangan bahwa ada TIU 25 dan kumulatif score skd 255 Lulus sebagai CPNS 2018. masyarakat awam tentu mampu mengambil kesimpulan. P1TL pantas dan mampu membuktikan diri dalam kompetisi yang sudah diselenggarakan pemerintah P1TL pantas dan mampu membuktikan diri sebagai SDM UNGGUL yang di cari pemerintah selama ini.

    Balas
  4. Ratih

    Yes selamatkan aset bangsa.. Kami lolos passing grade skd,, dan kami juga sudah iku tes skb..
    #savep1tl

    Balas
  5. Ratih

    Yes selamatkan aset bangsa.. Sudah mengikuti tes skd+skb,, dan lulus passing grade skd..
    #savep1tl

    Balas
  6. Sukran

    Menpan dn panselnas bingung sendiri dengan kebijakan yang di buatnya. Itulah kalau hukum dn aturan di buat hanya sebagai mainan. Akibatnya banyak fihak yang terzhalimi terutama peserta yg semula telah lulus P1/TL. Beda dgn minoritas sperti drg romi, yg terselamatkan 2x (P2, dn karena disabilitas).

    Balas
  7. Tiwi S

    Semoga saja bapak bisa membuka telinga dan luangkan waktu memikirkan kebijakan selanjutnya buat P1/TL. Karna kebijakan afirmasi buat P1 diRDP 22 Januari 2019 telah diberikan dan disepakati. Mohon untuk dicari solusinya pak. #SaveP1TL

    Balas
  8. Dedi darmawan

    SAVE P1/TL

    Balas
  9. apakah ada yg bisa bantu kami untuk mendapatkan, nomor HP Sekda Prov Sulbar? atau kepala BKD Prov Sulbar?

    Balas
  10. Marthin R Hutabarat

    Angkat P1/TL menjadi PNS karna sudah memenuhi syarat sesuai Permenpan 37 tanpa ada Test lagi melainkan langsung Pemberkasan

    Balas
  11. Marthin R Hutabarat

    Save P1/TL

    Balas
Sudah ditampilkan semua