Mamuju, gemasulawesi.com– Ini petisi tuntutan puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Sulbar.
GTT dan PTT bersama puluhan mahasiswa unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat Mamuju, Kamis, 29 Agustus 2019.
Ini petisi tuntutan GTT-PTT dalam selebaran, mereka menuntut Pemprov Sulbar segera menuntut SK segera diterbitkan. Menuntut agar anggaran gaji untuk GTT-PTT disahkan sesuai jumlah SK sebanyak 3.700 orang GTT-PTT.
Kemudian menuntut DPRD agar tidak membahas anggaran Dinas Pendidikan sebelum ada kejelasan menyoal nominal gaji GTT-PTT, boikot paripurna DPRD atau memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan.
Berikutnya, meminta DPRD melindungi GTT-PTT yang melangsungkan aksi mogok kerja, menuntut BPK mengadakan emergency audit untuk tahun anggaran 2018. Mengecam gubernur Sulbar yang tidak berempati terhadap dunia pendidikan Sulbar dan copot Kadis Pendidikan jika tak mampu menyelesaikan persoalan GTT-PTT.
Diketahui, Aliansi Perjuangan GTT-PTT, terdiri dari Forum GTT-PTT, HMI, PMII, GMNI, IPM Mateng, IPM Matra, Galung Institute dan IPMAPUS Sulbar. Aliansi dipimpin ketua Forum GTT-PTT Sulbar Asrar.
Unjuk rasa aliansi GTT-PTT mendesak DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kejelasan terkait gaji GTT-PTT yang belum dibayarkan sejak tahun 2018.
Pengunjukrasa melakukan orasi secara bergantian di depan kantor DPRD. Mereka membawa sejumlah petisi berisi tuntutan mereka dan dikawal oleh aparat kepolisian dari Polres Mamuju.
Aliansi pengunjuk rasa diterima Ketua Komisi I DPRD Sulbar Ir Yahuda, Ketua Komisi IV Amran Salimin dan Anggota DPRD Fraksi PAN Ajbar usai melakukan orasi di depan gedung DPRD.
Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H Arifuddin Toppo. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kabudayaan dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sulbar Darwis Damir.
