Parigi moutong, gemasulawesi - Peringatan keras langsung melayang dari mimbar pelantikan. Kursi empuk pejabat baru kini dipasangi bom waktu.
“Kalian bisa di-non-job kalau kinerjanya tidak baik,” pangkas Erwin Burase di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Sikap tegas pimpinan daerah ini mengiringi pengukuhan 18 pejabat eselon dua. Ruangan pelantikan mendadak riuh oleh gema ancaman rotasi instan.
Tuntutan tinggi langsung membayang di depan mata. Pucuk pimpinan dinas dipaksa siap menanggung risiko.
Baca Juga:
Satu Jabatan Resmi Dibatalkan, Bupati Erwin Burase Buka Suara Soal Seleksi Disdikbud
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab dunia dan akhirat,” tegas Erwin.
Janji tertulis sudah ditandatangani seluruh pejabat. Pakta integritas menjadi pagar pembatas gerak mereka.
Arah pembangunan daerah wajib tegak lurus. Visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa harus tercapai.
Ujian pertama sudah menunggu di depan mata. Setiap kepala dinas bakal dipanggil memaparkan rencana kerja.
Janji kampanye kepala daerah menjadi tolok ukur utama. Presentasi program kerja harus sesuai target awal.
“Tentunya ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya,” tutur Erwin.
Sekretaris Daerah diperintahkan bergerak cepat. Sistem manajemen talenta aparatur wajib segera berlaku.
Baca Juga:
Akses Transportasi Sulit, Dinkes Parimo Dorong Pembentukan Desa Siaga TBC Mandiri
Evaluasi berkala tidak lagi menunggu hitungan tahun. Kinerja instansi bakal dibedah setiap tiga bulan.
Sanksi pencopotan membayangi pejabat bermasalah. Pelanggaran pakta integritas berujung sanksi pemecatan dari jabatan.
Pengawasan melekat terus berjalan setiap hari. Kepala daerah memastikan mata pemantau tidak pernah terpejam.
“Tanggung jawab saya akan terus mengawasi,” ujar Erwin.
Satu kursi dinas masih tersisa kosong. Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara menahan pelantikan satu pejabat lain.