Kasus PT Garuda Indonesia, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru

waktu baca 3 menit
Illustrasi Korupsi

Jakarta, gemasulawesi.com , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga baru, setelah melakukan penyidikan selama kurang lebih dua tahun.

Rilis KPK, Rabu, 7 Agustus 2019, KPK menemukan fakta-fakta baru yang membuat skala penanganan di PT. Garuda Indonesia menjadi jauh lebih besar dari konstruksi awal.

Selama proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tiga orang dalam dua perkara berbeda. KPK menetapkan ESA (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005 – 2014) dan SS (Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd) sebagai untuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. KPK juga menetapkan HDS (Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2007-2012) sebagai untuk TPK Suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

ESA dan SS diduga melanggar pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana.

Sedangkan, HDS diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana.

Selama ESA menjadi Direktur Utama dan HDS sebagai Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mereka melakukan kontrak pembelian empat pabrikan pesawat pada 2008-2013 dengan nilai miliaran USD.

Diantaranya kontrak pembelian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin (Total Care Program) dengan perusahaan Rolls Royce. Kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus S.A.S. Kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR), dan kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

Selaku konsultan bisnis pesawat dari Rolls-Royce, Airbus dan ATR, SS diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Selain itu, SS juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management International Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representative dari Bombardier. Pembayaran komisi diduga terkait keberhasilan SS dalam membantu tercapainya kontrak antara PT. Garuda Indonesia Tbk dan empat pabrikan tersebut.

SS melakukan pemberian kepada ESA dan HDS dalam bentuk uang maupun barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Selain bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri, KPK juga bekerjasama dengan beberapa institusi penegak yang ada di luar negeri, khususnya dengan CPIB Singapura dan SFO Inggris.

KPK melakukan pelacakan asset seluruh uang suap beserta turunannya yang diduga telah diterima dan digunakan ESA dan HDS dari Tbk. Baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Sejauh ini KPK telah berhasil melakukan penyitaan satu unit rumah yang beralamat di Pondok Indah, Jakarta. Selain itu, otoritas penegak di Singapura juga telah mengamankan satu unit apartemen milik ESA dan melakukan pemblokiran beberapa rekening bank di Singapura.

Diduga ada keterlibatan beberapa pabrikan pesawat asing yang perusahaan induknya ada di negara yang berbeda-beda. Sehingga KPK membuka peluang kerja sama dengan otoritas penegak dari negara-negara tersebut terkait penanganan perkara.

Untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya ESA dan SS ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.

Rilis: KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.