Komnas HAM RI Bentuk Tim Pemantauan Dan Penyelidikan

waktu baca 3 menit
Tangkapan layar Cuitan Twitter Komnas HAM RI.

Berita Nasional, gemasulawesi- Komisi nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI telah membentuk tim pemantauan dan penyelidikan terkait tewas tertembaknya enam anggota Laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS).

Dalam cuitan akun resmi twitter Komnas HAM RI Senin 7 Desember 2020 mengatakan, melalui pemantauan dan penyelidikan saat ini tim sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik.

Baca juga: DPP FPI Akan Tempuh Jalur Hukum Melapor ke Komnas HAM

Tim juga disebut sedang mendalami informasi dan saat ini sedang berlangsung pengumpulan fakta-fakta dari pihak terkait. Termasuk menggali keterangan dari FPI secara langsung.

Komnas HAM RI juga meminta semua pihak untuk mau bekerja sama termasuk kepada pihak kepolisian. Untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi, proses awal telah diberoleh beberapa keterangan dan sedang dilakukan pendalaman.

Baca juga: Fadli Zon Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen Usut Kasus Penembakan Laskar FPI

Sementara kontras juga menyoroti terkait transparansi senjata api hingga pengerahan kekuatan polisi yang menurut mereka diduga tidak terukur.

DPP FPI Konfrensi Pers

Sebelumnya diberitakan, Terkait meninggalnya enam orang laskar FPI yang mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) saat akan menuju lokasi pengajian keluarga DPP FPI akan mengambil langkah hukum melapor ke Komnas HAM.

Baca juga: Laskar FPI Pengawal HRS Disebut Miliki Senjata Api, Munarman: Itu Fitnah Besar

Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris umum sekaligus kuasa hukum enam korban meninggal dari pihak laskar FPI, Munarman dalam konfresnsi pers yang digelar di markas DPP FPI Senin 7 Desember 2020.

“Kami akan bersabar dengan menempuh semua jalur hukum untuk mendapatkan keadilan, tujuan kami jelas Komnas HAM,” tegasnya.

Baca juga: Kriminalisasi Wartawan Parimo, Komnas HAM Sulteng Sebut Pelanggaran Serius

Ia menegaskan, pihak kepolisian tidak boleh menggunakan extra judicial killing jika demikian adanya sebaiknya Lembaga kejaksaan dan pengadilan dibubarkan saja.

Kata Munarman, untuk apa lagi ada kedua Lembaga itu, jika kepolisian bisa mengambil keputusan tembak mati jika menganggap itu penjahat.

“Perjelas saja kita dalam negara hukum atau negara kekuasaan, jalur hukum seperti apa yang kita tempuh? Dalam Hak Asasi Manusia kejadian ini disebut extra judicial killing,” tegasnya.

Konfrensi Pers Kepolisian Terkait Kejadian Penembakan

Sementara itu Versi dari kepolisian berdasarkan konfrensi Pers yang dikutip dari detik.com enam dari 10 pengikut HRS tewas ditembak polisi di Tol Jakarta-Cikampek dini hari tadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, keenam pengikut HRS ditembak karena melakukan perlawanan.

“Sekitar pukul 00.30 WIB di jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB,” jelas Fadil Imran yang didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 7 Desember 2020.

Fadil Imran menjelaskan, pihaknya melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi adanya rencana pengerahan massa mengawal HRS terkait pemeriksaan hari ini. Polisi kemudian menyelidiki informasi tersebut.

Pada saat di tol, kendaraan petugas dipepet dan diberhentikan oleh dua kendaraan pengikut HRS. Pengikut HRS juga disebut melawan polisi dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai, celurit kepada anggota.

Karena membahayakan keselamatan jiwa petugas pada saat itu, kemudian petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga 6 orang meninggal dunia. Sementara 4 orang lainnya melarikan diri.

Baca juga: DPRD Pertanyakan Legalitas Kampus STIH HAM Parigi

Laporan: Muhammad Irfan Mursalim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.