Korupsi Izin Meikarta, KPK Tetapkan Sekprov Jabar Sebagai Tersangka

waktu baca 2 menit
KPK Tersangkakan Sekprov Jabar (Foto: KPK)

Jakarta, gemasulawesi.com Korupsi izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, KPK menetapkan IWK Sekprov Jawa Barat periode tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Dalam rilis KPK, Senin, 29 Juli 2019. Penetapan dilakukan setelah pengembangan dugaan suap perizinan tersebut. Ditetapkan pula BTO mantan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang sebagai dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Kronologis korupsi izin proyek Meikarta berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. Dalam kegiatan tangkap tangan saat itu, KPK mengamankan uang SGD 90.000, Rp513 juta, dua unit mobil.

KPK menetapkan sembilan orang sebagai dari unsur Kepala Daerah, Pejabat di Pemkab Bekasi dan pihak swasta. Sembilan orang tersebut telah divonis dari Pengadilan Tipikor pada PN Bandung di Jawa Barat.

Terhadap IWK, KPK melakukan penyidikan dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

IWK diduga melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap BTO, dalam dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

BTO melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK akan terus melakukan pengembangan terhadap itu sebagai bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan perizinan yang bersih, transparan dan antikorupsi.

KPK menyebut, jika perizinan diberikan karena suap, padahal perizinan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan lahan di sebuah daerah, maka korupsi seperti ini akan beresiko menimbulkan efek domino kerusakan yang lain.

Praktek korupsi dalam proses perizinan akan mengganggu upaya bersama Pemerintah yang sedang meletakkan perizinan yang bebas dari korupsi sebagai prioritas.

KPK memandang, fokus untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur. Sehingga distribusi kesejahteraan yang adil untuk Rakyat Indonesia perlu didukung dengan keseriusan melakukan Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu, KPK akan mendukung upaya perbaikan tersebut sesuai dengan kewenangan KPK, baik melalui tugas Pencegahan ataupun Penindakan.

Sumber: Rilis KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.