PBB telah Mengumumkan Pemilu Libya Akan Diadakan Tahun Ini

Perbesar

Internasional, gemasulawesi – Proses politik untuk menyelesaikan lebih dari satu dekade konflik di Libya telah terhenti.

Utusan PBB Libya Abdoulaye Bathily mengatakan penundaan tersebut karena sejak pemilihan pada Desember 2021 terjadi perselisihan tentang kelayakan kandidat utama.

“Jika undang-undang pemilu diberlakukan pada bulan Juni, pemilihan nasional dapat diadakan pada akhir tahun,” kata Abdoulaye Bathily.

Baca : Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Akibat Gempa Turki Terus Dilakukan oleh PBB dan Organisasi Internasional Lainnya

PBB bulan lalu mengumumkan inisiatif baru untuk memecahkan kebuntuan dengan membentuk komite pengarah untuk memungkinkan pemilihan.

Komite tersebut disetujui oleh dewan perwakilan rakyat Libya yang dianggap penting untuk perdamaian abadi di Libya setelah berbagai konflik yang terjadi.

“Dua badan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Negara Tinggi, telah setuju untuk membentuk komite bersama,” ungkapnya.

Baca : Tekanan Meningkat Pada PBB Untuk Memberikan Dukungan Mendesak ke Suriah Barat Laut

Komite tersebut masing-masing terdiri dari enam anggota untuk menyusun undang-undang pemilihan.

Jika komite tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik maka tidak ada alasan untuk penundaan pemilu di Libya.

“Tidak ada alasan mendasar lagi pemilu ditunda berulang kali segala upaya sudah dijalankan,” jelasnya.

Baca : Suriah Dituduh Bermain Politik Dengan Bantuan Setelah Gempa Bumi Turki

Tim Parlemen Libya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bernegosiasi tentang sistem politik.

PBB telah berupaya dengan maksimal agar pemilu di Libya tidak lagi ditunda dan konflik yang ada dapat diredam.

“Kami tengah melakukan berbagai upaya agar pemilu tidak akan tertunda kembali,” imbuhnya.

Baca : Buntut Panjang Konflik Laut Internasional PBB Mengesahkan Perjanjian Laut Lepas

Pemerintahan sementara Libya, yang diberlakukan pada awal 2021 melalui rencana perdamaian yang didukung PBB.

Upaya pelaksanaan pemilu di Libya agar transisi kepemimpinan di Libya dan kestabilan politik dapat diwujudkan.

“Pengaturan sementara berturut-turut transisi tanpa akhir, badan legislatif yang masa jabatannya telah berakhir adalah sumber ketidakstabilan,” tuturnya.

Libya memiliki sedikit perdamaian sejak pemberontakan yang didukung NATO 2011 menggulingkan otokrat Muammar Gaddafi.

Baca : Mesir Menarik Diri dari Perjanjian Sektor Pangan PBB

Sejak 2014, kontrol politik telah terpecah antara faksi-faksi timur dan barat yang bersaing, dengan pertarungan besar terakhir konflik berakhir pada tahun 2020. (*/Siti)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News