Parigi moutong, Gemasulawesi - Dana jaminan sosial perusahaan di Kabupaten Parigi Moutong menguap tanpa transparansi yang jelas. Legislator senior mencium adanya tata kelola yang sengaja disembunyikan dari pengawasan publik.
"Transparansi tata kelola CSR di Kabupaten Parigi Moutong ini belum jelas," ujar Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli saat interupsi rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 pada Senin 6 Juli 2026.
Baca Juga:
Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024
Krisis informasi. Anggota dewan tiga periode ini mengaku kesulitan mendapatkan data realisasi program kemitraan pihak swasta.
Padahal ruang fiskal daerah sedang menyusut tajam. Potensi dana swasta seharusnya bisa menjadi bantalan intervensi pembangunan sektor publik.
Parlemen mulai hilang kesabaran. Komisi bidang perekonomian sudah meminta data komprehensif kepada seluruh organisasi perangkat daerah sejak tiga pekan lalu.
"Jangankan melihat dampaknya, mengetahui apa yang dilakukan saja tidak ada datanya," kata Fadli dengan nada kecewa.
Baca Juga:
Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong
Langkah politik disiapkan. Dewan perwakilan rakyat daerah kini menimbang opsi pembentukan panitia khusus untuk mengusut tuntas sengkarut anggaran nonpemerintah ini.
Pemerintah daerah dituntut berbenah. Bupati harus memastikan seluruh investasi yang masuk memberikan kontribusi nyata dan tercatat secara akuntabel.