Parigi Moutong, Gemasulawesi - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendadak mengumpulkan seluruh kepala daerah di Rumah Jabatan Gubernur. Agenda utamanya membedah karut-marut hunian tak layak yang masih membelenggu warga berpenghasilan rendah.
“Penanganan RTLH ini sangat linier dengan upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Parigi Moutong,” kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase di Palu, beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini mengunci komitmen daerah dalam mendukung agenda strategis nasional Asta Cita Presiden. Langkah penyaringan calon penerima manfaat kini menjadi fokus utama instansi teknis.
Baca Juga:
Parigi Moutong Incar Pajak dari Tambang Rakyat Secara Legal
Pemukiman kumuh di pelosok desa kerap luput dari jangkauan bantuan pemerintah. Kondisi geografis ekstrem sering kali membuat pendataan warga miskin menjadi bias.
Dinas Perumahan bersama Bappelitbangda kini diterjunkan langsung menyisir kawasan terluar. Petugas wajib memvalidasi nama serta alamat calon penerima bantuan secara presisi.
Proses verifikasi lapangan dipatok ketat demi menghapus praktik celah administrasi. Langkah ini diambil agar alokasi unit rumah tidak jatuh ke tangan pihak yang salah.
Langkah pembenahan data ini bakal memengaruhi skema penganggaran dua tahun ke depan. Pemerintah daerah mulai menyelaraskan program lokal dengan agenda bantuan tingkat provinsi.
Integrasi ini mengawinkan Program Berani Sejahtera milik provinsi dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari pusat. Kolaborasi lintas instansi diharapkan mampu mempercepat pemenuhan hunian layak.
Baca Juga:
Biaya Rapat Dan Perjalanan Dinas Gerogoti 160 Program Pembangunan Parigi Moutong
“Kita akan berkolaborasi penuh dengan Balai Perumahan dan Pemprov Sulteng agar alokasi program bantuan rumah terdistribusi secara optimal,” ujar Erwin.
Ketersediaan rumah sehat diyakini berdampak langsung pada indeks kualitas hidup warga. Pemkab Parigi Moutong mematok target tinggi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Sektor perumahan kini ditempatkan sebagai benteng utama pertahanan ekonomi keluarga miskin. Tanpa tempat tinggal yang memadai, upaya pengentasan kemiskinan dipastikan jalan di tempat.
Pemerintah daerah meyakini sinergi lintas tingkatan menjadi kunci utama percepatan pembangunan. Pemutakhiran data secara transparan diharapkan mampu menuntaskan masalah hunian kumuh sampai ke akar.
“Alokasi program bantuan rumah, baik BSPS maupun rumah jadi, dapat terdistribusi secara optimal bagi masyarakat kita yang paling membutuhkan,” kata Erwin.