Parigi moutong, Gemasulawesi - Anggaran pembangunan daerah sering kali habis di meja rapat sebelum menyentuh rakyat.
Praktik penggelembutan biaya operasional perangkat daerah kini menggerogoti efektivitas ratusan program pemerintah di Kabupaten Parigi Moutong.
“Memang teman di OPD masih menganggarkan operasional mereka,” kata Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, di ruang kerjanya, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Biaya operasional tersebut mencakup pos pendataan, transportasi, koordinasi, hingga pelaksanaan pertemuan pendukung.
Baca Juga:
Parimo Gagal Bebas TBC jika Hanya Bebankan Dinas Kesehatan
Kondisi ini memicu keprihatinan serius mengenai proporsi belanja publik yang ideal.
Pengawasan ketat kini membendung kebiasaan penganggaran birokrasi yang membebankan keuangan daerah.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membeberkan fakta mengejutkan soal efisiensi anggaran di daerah ini.
BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 160 dari 197 kegiatan Pemkab Parigi Moutong tidak efektif.
“Saya sepakat, porsi operasional ke depan dibikin sangat kecil,” ujar Irwan menanggapi evaluasi tersebut.
Baca Juga:
Langkah Berani Parimo Jadi Kabupaten Pertama di Sulteng Wujudkan Integrasi Data NIB NOP
Sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penanganan kemiskinan, serta stunting menjadi sorotan utama.
Indikator keberhasilan program yang kabur membuat penyerapan anggaran terasa sia-sia.
Pemerintah daerah berjanji merombak total struktur penganggaran mulai tahun mendatang.
“Langkah ini bentuk tindak lanjut evaluasi BPKP,” tutur Irwan di akhir penjelasannya.
Perbaikan prioritas belanja diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik atas pengelolaan dana daerah.
