Parigi moutong, Gemasulawesi - Jeritan petani dan nelayan Bolano Lambunu akibat langkanya Solar serta Pertalite akhirnya memicu Inspeksi mendadak (Sidak) kepolisian.
"Tindakan ini merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolres Parigi Moutong guna merespons gelombang keluhan warga yang kian gencar," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Parigi Moutong IPTU Anugerah S. Tarigan di SPBU Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Jumat, 30 Oktober 2026.
Iptu Anugerah menegaskan kepolisian tidak tinggal diam melihat hak masyarakat terganggu.
Tim Satreskrim menerjunkan personel untuk menutup celah permainan kuota BBM bersubsidi.
Baca Juga:
Berawal Laporan Warga, Terduga Maling Motor Sausu Akhirnya Diciduk Polisi
Pemeriksaan teknis digelar secara mendadak tepat pada jam sibuk pengisian bahan bakar.
Kanit II Tipidter Ipda Arda Dikara mendampingi penelusuran alur distribusi minyak di lokasi.
Penyidik menyisir area pengisian hingga ruang administrasi pengelola stasiun pengisian bahan bakar.
Petugas memeriksa ketat berkas penyaluran guna mencocokkan jumlah pasokan masuk dan keluar.
Verifikasi dokumen dilakukan demi mendeteksi dugaan manipulasi alur distribusi oleh oknum nakal.
Upaya ini difokuskan untuk membongkar modus penimbunan BBM yang memicu kelangkaan buatan.
"Kami berkomitmen penuh mengawal penegakan hukum secara transparan dan mengusut tuntas setiap bentuk penyalahgunaan," ujar Anugerah.
Polres Parigi Moutong memastikan ruang gerak para pelaku spekulasi semakin sempit.
Langkah ini diambil demi menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga:
Petualangan Buronan Pencuri Kabel Tower Berakhir di Tangan Polisi
Warga setempat menyambut positif kedatangan tim penyidik di tengah himpitan sulitnya dapat Solar.
Pengawasan ketat diharapkan membuat alur distribusi BBM subsidi kembali lancar dan tepat sasaran.
"Ketegasan penegakan hukum menjadi standar baru menutup rapat celah praktik koruptif," tegas Anugerah.
Polisi berjanji mengawal proses hukum ini secara konsisten demi menjaga keadilan ekonomi warga.