Parigi moutong, Gemasulawesi - Impian masyarakat Kabupaten Parigi Moutong menikmati akses jalan mulus bertumpu pada keputusan penetapan anggaran di Jakarta. Ketersediaan alokasi pembangunan infrastruktur daerah tersandera tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur APBD.
“Harapan kita, kalau pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, jangan sampai dana transfer ke daerah juga dikurangi sehingga ruang fiskal kita tidak bertambah,” ujar Ketua DPRD Parigi Moutong Alfresh Tonggiroh di Kantor DPRD Parigi Moutong, Parigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 27 Oktober 2026.
Ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mewajibkan pemda membatasi porsi belanja pegawai. Tingginya populasi PPPK di sektor pendidikan dan kesehatan membuat alokasi belanja modal jalan Parigi Moutong terdesak hingga ke batas minimal.
Baca Juga:
Kalkulasi Fiskal Parigi Moutong di Tengah Guyuran TKD PPPK
Rencana pengalihan penggajian PPPK menuju APBN membuka celah pembiayaan baru. Efisiensi beban operasional tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menaikkan alokasi pembangunan jalan sentra ekonomi.
DPRD Parigi Moutong menaruh perhatian serius pada ketimpangan alokasi anggaran pembangunan di kawasan pelosok. Perbaikan akses jalan penghubung antar-kecamatan menjadi aspirasi paling dominan warga.
“Ketika ada kebijakan pemerintah pusat bahwa pembiayaan gaji PPPK diambil alih, baik sebagian maupun seluruhnya, tentu akan berpengaruh terhadap belanja modal kita,” tutur Alfresh.
Kondisi jalan yang memprihatinkan menghambat distribusi hasil pertanian dan mengerek biaya logistik warga. Tambahan alokasi belanja modal diharapkan langsung menyasar jalan-jalan produksi masyarakat.
Pemerintah daerah berupaya menyelaraskan program infrastruktur dengan arah kebijakan pembangunan nasional Asta Cita. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas pemanfaatan dana transfer pusat.
Baca Juga:
Petualangan Buronan Pencuri Kabel Tower Berakhir di Tangan Polisi
Realisasi perbaikan fasilitas publik masih bergantung pada penerbitan aturan teknis pengalihan beban gaji. Pemkab Parigi Moutong belum menerima rincian besaran porsi anggaran yang ditanggung pusat.
“Kalau berbicara prioritas di Parigi Moutong, tentu infrastruktur menjadi perhatian karena masih banyak jalan yang perlu dibenahi. Selain itu, program prorakyat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga perlu didorong,” ucap Alfresh.
Pemerintah daerah tidak ingin terjebak spekulasi anggaran sebelum regulasi resmi diterbitkan. Penyesuaian postur belanja pembangunan akan dihitung secara presisi setelah angka transfer dipastikan.
DPRD Parigi Moutong berkomitmen mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran mendatang. Fasilitas publik dan jalan layak bagi warga menjadi fokus utama pengawasan legislatif.
