Parigi moutong, Gemasulawesi - DPRD Kabupaten Parigi Moutong memilih bermain aman. Para legislator daerah ini enggan berspekulasi menghapus alokasi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rancangan anggaran tahun mendatang.
"Keputusan di Banggar sudah dibahas bahwa pembiayaan PPPK ini akan ditarik melalui APBN. Tetapi sampai saat ini turunannya belum ada," ujar Ketua DPRD Parigi Moutong Alfresh Tonggiroh di kantornya, Parigi Moutong, Selasa, 27 Oktober 2026.
Pemerintah daerah tidak berani mengambil risiko finansial yang fatal. Tanpa payung hukum jelas, pengalokasian anggaran daerah tetap menjadi pilihan tunggal.
Baca Juga:
Ketua DPRD Parimo Temukan SDK Terpencil Singgonitu Terisolasi Tanpa Listrik dan Air
Sikap hati-hati ini diambil lantaran belum terbitnya regulasi resmi dari pemerintah pusat. Petunjuk teknis pengalihan pembiayaan ke anggaran pusat belum juga mempuyai dasar hukum.
Angka yang dipertaruhkan tidak main-main. Kebutuhan dana pembayaran gaji pegawai kontrak daerah ini menembus nilai yang sangat fantastis.
Nilainya diperkirakan mencapai hampir Rp300 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini membebankan porsi besar pada kapasitas belanja daerah.
"Yang sudah ada penekanan itu tenaga guru, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Tetapi skema dari pusat belum ada," tutur Alfresh.
Dari total beban tersebut, porsi gaji tenaga pendidik menelan dana sekitar Rp100 miliar. Sisanya terbagi untuk tenaga kesehatan hingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Proses kalkulasi detail terus memburu dinas terkait. Langkah ini guna memastikan data rinci pegawai yang bakal ditanggung kas negara.
Dewan meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat melakukan penghitungan terperinci. Ketepatan data menjadi kunci utama dalam penyusunan kalkulasi anggaran akhir.
Baca Juga:
Anggaran 2027 Diprediksi Makin Ketat, DPRD Parimo Nekat Patok Evaluasi Kinerja Per Semester
Jika regulasi pusat resmi meluncur, penyesuaian akan segera dieksekusi. Pemerintah daerah bakal menggunakan mekanisme pergeseran anggaran sesuai ketentuan.
"Kita harus siapkan dulu anggarannya. Kalau nanti surat dan dasar hukumnya sudah turun, baru dilakukan pergeseran," tegas Alfresh.
Langkah taktis ini membentengi pembayaran hak para pegawai agar tidak tersendat. Keselamatan pencairan gaji ribuan tenaga kerja menjadi prioritas utama dewan.
Kepastian pembiayaan dari pemerintah pusat sangat dinantikan. Hal ini demi memperluas ruang fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
