Parigi moutong, Gemasulawesi - Pasien anemia di Kabupaten Parigi Moutong harus menelan pil pahit akibat fasilitas kesehatan daerah yang belum memadai. Ketiadaan sarana penunjang vital memaksa pihak rumah sakit terus melemparkan pasien ke fasilitas rujukan lain.
"Ini menjadi kendala kami, di mana ada kasus anemia, mau dan tidak mau kami rujuk," ungkap Direktur RSUD Buluye Napoa’e, Kurniati, saat ditemui di Gedung DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Kurniati mengungkapkan fasilitas laboratorium di rumah sakitnya masih amat sederhana. Pihaknya sangat membutuhkan kehadiran bank darah demi menyelamatkan nyawa pasien kritis.
Baca Juga:
Listrik Padam Alat Medis Terancam Mati, SPBU di Parigi Moutong Didorong Pasok Solar Rumah Sakit
Pengadaan peralatan kesehatan pendukung ditargetkan selesai tahun ini. Layanan diharapkan mampu beroperasi penuh pada tahun mendatang.
Krisis fasilitas pendukung ini rupanya meluas hingga ke beberapa rumah sakit daerah lain. Kemampuan laboratorium antarfasilitas kesehatan di wilayah ini belum setara.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Darlin, mengakui RSUD Anutaloko memiliki peralatan paling lengkap. Sebaliknya, fasilitas laboratorium di kawasan Tinombo dan Moutong masih sangat terbatas.
"Walaupun ada alat, tapi kalau dokter spesialisnya tidak ada, maka juga tidak bisa dilaksanakan," kata Darlin di tengah pembahasan regulasi kesehatan daerah.
Masalah penanganan medis tak cuma terbentur alat fisik. Kehadiran tenaga medis spesialis menjadi penentu utama operasional laboratorium.
Langkah terobosan dicoba RSUD Raja Tombolotutu untuk menutupi kekurangan tenaga ahli. Manajemen menggandeng dokter spesialis dari Pohuwato guna melayani pemeriksaan patologi anatomi.
Baca Juga:
Bukan Lagi Kopra, DPRD Parigi Moutong Dorong Aset Pabrik Bimoli Diubah Jadi Industri Kelapa Biji
Layanan ini memanfaatkan peralatan pribadi milik dokter spesialis demi mendeteksi kasus tumor dan kanker. Fasilitas terobosan ini untungnya telah terintegrasi dengan penjaminan BPJS Kesehatan.
"Untuk kami saat ini ada ahli patologi anatomi untuk pemeriksaan sampel tumor. Kami bisa juga melakukan pemeriksaan di RS Tombolotutu," kata Direktur RSUD Raja Tombolotutu, Astar Baturangka.
Sengkarut ketiadaan fasilitas standar ini menyedot perhatian kalangan legislatif daerah. Pembentukan aturan baru diprediksi menuntut konsekuensi anggaran yang tak sedikit.
Sekretaris Pansus DPRD Parigi Moutong, Fathia, menegaskan pemerintah daerah wajib memenuhi standar laboratorium. Regulasi baru bakal mengikat Pemda untuk mengalokasikan anggaran kesehatan yang jauh lebih besar.
