Parigi moutong, Gemasulawesi - Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Perubahan 2026 Kabupaten Parigi Moutong menuai pertanyakan serius dari internal legislatif. Anggota DPRD Parigi Moutong Adnyana Wirawan mendesak penjelasan terbuka atas lonjakan target yang mendadak melambung dari angka awal Rp180 miliar menjadi Rp261,43 miliar.
"Kami mohon penjelasan kepada rekan rekan Badan Anggaran, kenaikan yang seperti apa dari sektor mana semua," kata Adnyana di Gedung DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Adnyana menegaskan rincian penambahan dana target pendapatan daerah wajib diteliti kembali. Evaluasi menyeluruh berguna memetakan sektor potensial yang bisa didorong maksimal pada tahun anggaran 2027.
Prosedur pengesahan anggaran turut menuai keraguan mendalam. Adnyana menyayangkan sikap panitia yang tidak membagikan dokumen fisik draf APBD Perubahan kepada para wakil rakyat yang hadir.
Persoalan keterbukaan draf anggaran dinilai merusak tradisi penetapan keputusan. Seluruh anggota Badan Musyawarah maupun peserta paripurna seharusnya memegang lembaran angka resmi sebelum penetapan palu sidang.
Kebiasaan membagikan dokumen draf anggaran merupakan standar kerja wajib dewan. Masukan keras ini ditujukan langsung kepada Sekretariat DPRD dan jajaran Badan Anggaran.
Pimpinan dewan langsung merespons cecaran pertanyaan terkait lonjakan dana tersebut. Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto membeberkan pos utama pemegang beban kenaikan target pendapatan daerah.
"Untuk detailnya kenaikan itu ada pada BLUD seluruh puskesmas se Kabupaten Parimo, termasuk BLUD rumah sakit," kata Sayutin di tengah sidang.
Sayutin menepis tuduhan kurangnya transparansi informasi pembahasan anggaran. Anggota Badan Anggaran dari tiap utusan partai politik memegang kewajiban menyampaikan hasil rapat internal ke pimpinan fraksi.
Mekanisme penyebaran data finansial sejatinya bergantung pada keaktifan perwakilan fraksi. Peran utusan di panitia anggaran bertugas menjamin arus informasi mengalir lancar ke seluruh anggota.
Koordinasi internal antaranggota partai politik dianggap menjadi kunci utama penyelesaian masalah. Masalah sumbatan informasi dinilai timbul akibat minimnya komunikasi internal fraksi.
"Olehnya itu saya menyarankan lagi, ada koordinasi di tingkat fraksi masing masing terkait problem yang seperti ini," kata Sayutin.
