Parigi moutong, Gemasulawesi - Gedung rakyat Parigi Moutong mendadak hangat. Suara tinggi menggema dari mimbar utama, menguliti kebiasaan pemerintah daerah mengolah alokasi keuangan tanpa terbuka.
"DPRD bukan alat stempel" Salimun Mantjabo menegaskan sikap keras itu di Parigi Moutong, Kamis, 3 September 2026.
Juru bicara Fraksi NasDem tersebut menolak keras posisi legislatif dipandang sebatas perantara legalisasi angka. Pintu pengawasan harus dibuka lebar saat pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2026 berjalan.
Baca Juga:
Bongkar Kebiasaan Eksekutif, NasDem Parimo Tolak Jadi Alat Legalisasi APBD
Perubahan pos anggaran secara sepihak menjadi sorotan utama. Eksekutif diminta membeberkan alasan pergeseran dana hingga siapa penerima manfaatnya.
Keterbukaan total wajib dihadirkan eksekutif. Langkah ini penting mengingat dana daerah merupakan uang milik rakyat banyak.
Pola pembangunan juga dikritik tajam. Pemerintah diminta tak sekadar menghabiskan anggaran tanpa menyelesaikan persoalan mendasar warga.
Kebutuhan sarana publik harus menjadi prioritas utama. Jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, serta dukungan petani perlu didahulukan.
"Keberhasilan pemerintah diukur dari berapa besar masalah masyarakat yang berhasil diselesaikan," ujar Salimun di tengah persidangan.
Indikator kinerja organisasi perangkat daerah wajib diubah total. Keberhasilan pembangunan tak boleh diukur sebatas penyerapan dana semata.
Aspirasi warga lewat agenda reses jangan cuma mengendap di lembaran kertas. Eksekutif wajib membedah daftar usulan bersama legislatif demi menentukan skala prioritas.
Baca Juga:
Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?
Pemerataan alokasi dana pembangunan mutlak diwujudkan. Seluruh wilayah dari pelosok desa hingga perkotaan harus merasakan manfaat serupa.
Sikap kritis ini tak lantas menutup pintu persetujuan anggaran. Perubahan anggaran tetap disetujui selama ditujukan untuk perbaikan layanan publik.
Fraksi NasDem memosisikan diri sebagai mitra kritis konstruktif. Dukungan penuh diberikan jika program pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
"Rekomendasi bukan cek kosong," Salimun menegaskan pengawalan ketat pembahasan anggaran di Badan Anggaran.
