Parigi moutong, Gemasulawesi - Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kini menjadi ujian nyata bagi komitmen pelayanan publik pemerintah setempat.
"Ibu hamil yang melewati jalur itu bisa melahirkan di jalan," kata anggota Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Kesehatan DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Abdin, di Parigi Moutong, beberapa waktu lalu.
Pernyataan menohok tersebut menjadi cermin keras bahaya jalan berlubang menuju Puskesmas Parigi Barat di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat.
Baca Juga:
Bikin Nasib Guru Berubah Total, Pansus Parigi Moutong Bedah Rahasia Regulasi Sekolah Makassar
Ancaman keselamatan jiwa pasien darurat hingga kini masih membayangi akses jalan menuju fasilitas kesehatan tersebut.
Melintasi rute yang rusak berat membuat proses evakuasi medis berkejaran dengan maut.
Sebab itu, Pansus DPRD mendesak perbaikan infrastruktur jalan dimasukkan sebagai poin krusial dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata terhadap sarana pendukung keselamatan warga.
Aturan yang sedang digodok diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas di atas kertas.
Kemudahan jangkauan jalan harus dijamin sebagai bagian utuh dari hak pelayanan medis dasar.
"Persoalan ini disuarakan agar terjadi penyesuaian aturan yang berorientasi pada kondisi lokal daerah," ujar Abdin.
Draf Pasal 10 Raperda Penyelenggaraan Kesehatan memang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan serta akses fasilitas kesehatan.
Baca Juga:
Beban Gaji PPPK Dicabut Tapi Dana Transfer Parigi Moutong Terancam Dipangkas
Kini, keselarasan antara isi draf aturan dan pembenahan di lapangan ditagih masyarakat.
Puskesmas Parigi Barat membuktikan kualitas pelayanannya lewat torehan prestasi tingkat nasional.
Namun, capaian membanggakan itu berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang tercatat paling minim dibanding 24 puskesmas lain di Parigi Moutong.
Ketimpangan porsi anggaran ini mendesak untuk dievaluasi total oleh pemerintah daerah.
Dinas Kesehatan didorong segera mengajukan usulan perbaikan jalan melalui mekanisme penganggaran resmi.
Pembenahan mutu pelayanan harus berjalan sejajar dengan ketersediaan infrastruktur yang aman dan layak.
