Parigi moutong, Gemasulawesi - Antrean panjang serta dugaan kebocoran solar subsidi di Kabupaten Parigi Moutong akhirnya memicu tindakan tegas legislator.
"DPRD mendesak pembenahan total data penerima hingga penindakan hukum tegas bagi para pelangsir liar," kata Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Langkah keras ini diambil usai Rapat Dengar Pendapat bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas.
Pemerintah daerah diminta menyapu bersih data fiktif penerima subsidi solar dalam kurun 30 hari.
Baca Juga:
Kawal Raperda Kesehatan Parimo, Pansus DPRD Minta Akses Jalan Puskesmas Tak Diabaikan
Integrasi data pertanian serta kelautan secara digital menjadi harga mati demi mencegah kepemilikan ganda kuota.
Skema e-rekomendasi berbasis kode unik QR bakal segera menggantikan surat izin manual yang rawan manipulasi.
"Penyaluran solar wajib disesuaikan dengan luas lahan aktif atau kapasitas riil kapal nelayan," ujar Sayutin.
Sistem distribusi kolektif lewat koperasi nelayan dan kelompok tani kini mulai diprioritaskan di setiap SPBU.
Penataan jam layanan khusus di SPBU juga disiapkan guna memurai kemacetan parah di jalan utama.
Satgas daerah bersama aparat kepolisian diganjar kewenangan penuh melakukan inspeksi mendadak secara berkala.
Setiap desa wajib memasang papan informasi kuota agar masyarakat dapat ikut mengawasi alokasi BBM.
Baca Juga:
Bikin Nasib Guru Berubah Total, Pansus Parigi Moutong Bedah Rahasia Regulasi Sekolah Makassar
Sanksi pemblokiran barcode hingga ancaman pidana menanti aparat maupun pengelola SPBU penyalur nakal.
Penertiban kendaraan pengetap yang parkir liar di bahu jalan sekitar area SPBU turut menjadi poin penekanan.
"Kami tidak segan membentuk Panitia Khusus jika praktik penimbunan BBM subsidi masih terus berulang," tutur Sayutin.
Komisi terkait bakal memanggil berkala seluruh instansi penanggung jawab demi memastikan tujuh poin rekomendasi berjalan efektif.
