Parigi moutong, Gemasulawesi - Skenario pengalihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memicu pertaruhan besar bagi pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Alfresh Tonggiroh mengingatkan ancaman terselubung di balik skema pembagian beban belanja pegawai ini.
“Harapan kita, kalau pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, jangan sampai dana transfer ke daerah juga dikurangi sehingga ruang fiskal kita tidak bertambah,” ujar Alfresh Tonggiroh di Kantor DPRD Parigi Moutong, Parigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 27 Oktober 2026.
Postur APBD Kabupaten Parigi Moutong selama ini tercekik beban belanja pegawai. Ruang gerak pemerintah daerah menyempit saat harus menyeimbangkan alokasi operasional apparatus dengan pembangunan fasilitas publik.
Baca Juga:
Minim Kontribusi Murni Akibat Ketiadaan Perda, Begini Carut-Marut Tata Kelola CSR Parimo
Pengalihan beban gaji PPPK menuju APBN berpotensi membebaskan ruang fiskal daerah. Ketersediaan dana segar hasil efisiensi tersebut membuka peluang ekspansi alokasi belanja modal.
DPRD Parigi Moutong mencermati potensi jebakan fiskal dalam skema baru ini. Penurunan nilai Transfer ke Daerah dan Desa berisiko menghapus seluruh manfaat pengalihan beban operasional tersebut.
“Ketika ada kebijakan pemerintah pusat bahwa pembiayaan gaji PPPK diambil alih, baik sebagian maupun seluruhnya, tentu akan berpengaruh terhadap belanja modal kita,” tutur Alfresh.
Kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan di Parigi Moutong mendesak untuk segera dituntaskan. Alokasi belanja modal dalam anggaran daerah tahun berjalan tergolong sangat minim.
Penyusunan alokasi belanja daerah wajib menyelaraskan program prioritas nasional Asta Cita. Pemkab Parigi Moutong dituntut menjaga harmoni perencanaan daerah dengan arah kebijakan pusat.
Baca Juga:
Aturan RTRW Parigi Moutong dikejar, Apa Dampaknya bagi Lahan Warga?
Kepastian pengalihan anggaran hingga kini belum memegang payung hukum mengikat. Pemerintah daerah masih menanti petunjuk teknis pelaksanaan dan perincian dana pengambilalihan.
“Kalau berbicara prioritas di Parigi Moutong, tentu infrastruktur menjadi perhatian karena masih banyak jalan yang perlu dibenahi. Selain itu, program prorakyat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga perlu didorong,” ucap Alfresh.
Kemampuan daerah membiayai belanja modal berpergantung pada keputusan final Jakarta. Besaran porsi APBN yang diserap menjadi penentu utama arah penyusunan anggaran.
Kalkulasi anggaran pembangunan daerah tahun depan menuntut ketelitian ekstra. DPRD Parigi Moutong berkomitmen mengawal pembahasan postur APBD demi menjamin pemenuhan hak publik.
