Jakarta, gemasulawesi – Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, mengatakan sekitar 5.293 wisatawan mengunjungi Kepulauan Seribu, Jakarta.
Menurut Sonti Pangaribuan, angka tersebut diperoleh selama periode libur Idul Adha dari tanggal 15 hingga 16 Juni 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Sonti Pangaribuan menyampaikan kunjungan wisatawan ini diperkirakan masih akan terus bertambah beberapa hari mendatang.
“Para wisatawan tersebut datang untuk menikmati berbagai destinasi,” katanya kemarin, 16 Juni 2024.
Sonti menerangkan para wisatawan tersebut datang dari sejumlah pintu masuk wilayah Kepulauan Seribu, diantaranya adalah Cituis, Tanjung Pasir, Dermaga Marina Ancol, Muara Angke.
“Sebagian besar wisatawan yang berkunjung mengunjungi pulau resor dan pulau-pulau penduduk,” tuturnya.
Dikutip dari Antara, Sonti menyebutkan akses menuju ke Kepulauan Seribu mudah untuk dijangkau.
“Selain itu, fasilitas yang disediakan memudahkan wisatawan untuk berlibur,” ucapnya.
Menurutnya, untuk menuju Kepulauan Seribu, wisatawan dapat mengakses Dermaga Kali Adem dan juga Marina Ancol dengan tarif yang berbeda.
Dia memaparkan jika melalui Dermaga Kali Adem, pengunjung dapat memanfaatkan kapal kayu dan akan dikenakan tarif sekitar 50 ribu hingga 80 ribu rupiah.
“Para pengunjung juga dapat menggunakan kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan akan membayar tarif sekitar 44 ribu hingga 74 ribu rupiah,” ujarnya.
Dia menambahkan jika melalui Dermaga Marina Ancol akan dikenakan tarif sekitar 150 ribu hingga 200 ribu rupiah.
Baca Juga:
Perayaan Idul Adha, Dishub Makassar Kerahkan 155 Personel untuk Mengatur Lalu Lintas
Diketahui jika sebelumnya, Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, menyampaikan telah menyiapkan 11 destinasi wisata unggulan di pulau berpenduduk.
Bupati Kepulauan Seribu juga mengajukan ke Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan perda sebagai pendukungnya.
Dia mengatakan pemerintah kabupaten telah membuat terobosan dan ada kemajuan, perubahan dan gagasan sehingga dapat masuk akal untuk dilakukan.
Junaedi mengungkapkan jika mengandalkan APBD, maka pembangunan di daerah Kepulauan Seribu tidak akan maksimal.
“Strategi untuk meningkatkan PAD dilakukan bersamaan dengan perubahan DKI Jakarta menjadi DKJ atau Daerah Khusus Jakarta,” terangnya. (*/Mey)