Jakarta, gemasulawesi - Kasus pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung salah satu bakal pasangan calon independen pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 telah mencuat dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Pencatutan data KTP warga Jakarta tanpa sepengetahuan mereka untuk mendukung pasangan calon independen pada Pilgub Jakarta 2024 telah menjadi sorotan, menyusul pengaduan sejumlah warga yang merasa dirugikan.
Isu penyalahgunaan data KTP warga Jakarta sebagai pendukung pasangan calon independen di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 memicu kekhawatiran, setelah beberapa warga melaporkan kejadian serupa melalui media sosial.
Usai viral di berbagai media sosial, kasus tersebut mendapatkan respon langsung dari Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani.
Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta harus segera melakukan investigasi atas kejadian ini.
Puan menekankan bahwa pihak-pihak terkait perlu memberikan klarifikasi yang transparan dan tepat.
"Pihak yang terkait harus menjelaskan dengan jelas. Jika memang benar, maka sampaikan. Namun, jika salah, juga harus dijelaskan dengan benar. Ada KPU dan KPUD yang nantinya akan memproses hal tersebut," tuturnya.
Kasus ini mencuat ketika seorang warga bernama Raisa Rifat mengungkapkan kejadian yang dialaminya melalui akun media sosial X.
Raisa merasa kaget ketika petugas KPU mendatangi rumahnya untuk melakukan verifikasi faktual, karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tercatat sebagai pendukung pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju pada Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen.
Raisa mengaku tidak pernah memberikan dukungannya, sehingga merasa dirugikan.
Kejadian serupa ternyata dialami oleh banyak warga Jakarta lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah warganet melalui cuitan di media sosial X.
Puan juga menekankan pentingnya pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.
Ia menegaskan, "Saya mengimbau seluruh pihak untuk melaksanakan Pilkada dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, bebas, dan rahasia."
Pernyataan Puan ini sejalan dengan pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI tahun 2024 yang diadakan sebelumnya pada hari yang sama.
Dalam sidang tersebut, ia menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 harus menjadi kesempatan untuk melakukan autokritik atau koreksi diri.
Selain itu, Puan menekankan bahwa bagi rakyat, Pemilu merupakan pesta demokrasi yang menjadikan suara mereka penting.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang muncul selama Pemilu 2024 dan mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Pemilu tersebut.
Dalam konteks lain, Puan juga hadir dalam Rapat Paripurna masa persidangan pertama tahun 2024-2025 DPR, di mana Presiden Joko Widodo memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Jokowi menjelaskan target pemerintah untuk menekan angka pengangguran hingga kemiskinan di tahun 2025.
Target tersebut dianggap oleh Puan sebagai target yang realistis dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mulai Oktober 2024.
Baca Juga:
Untuk Meningkatkan Ekonomi, Pemkab Sigi Terus Meningkatkan Pariwisata di Kawasan Danau Lindu
"Ini masa transisi, jadi target yang disampaikan oleh Presiden Jokowi masih realistis dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru nanti," ujar Puan.
Menutup pernyataannya, Puan memberikan apresiasi terhadap kinerja 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin.
Ia menilai bahwa pemerintahan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan Indonesia.
Meskipun tidak ada pemerintahan yang sempurna, Puan menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. (*/Shofia)