Parigi Moutong, gemasulawesi - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Langkah-langkah intervensi terus dioptimalkan melalui berbagai program yang bersifat kolaboratif dan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini dilakukan demi memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat memberikan hasil yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin, terutama di wilayah terpencil.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, pada Rabu, 14 Mei 2025. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai pihak untuk menangani isu kemiskinan ekstrem secara lebih komprehensif dan terstruktur.
“Kemiskinan salah satu isu yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah (pemda), oleh sebab itu penanganannya dilakukan secara kolaborasi melalui lintas sektor,” jelas Irwan.
Menurut Irwan, dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.
Dari angka 6,2 persen, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 1,3 persen pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan hasil dari sejumlah program intervensi yang dilaksanakan secara terintegrasi, termasuk upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kelompok rentan.
Salah satu program unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian tersebut adalah Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
Program ini menjadi wadah intervensi langsung terhadap warga yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem, melalui pendekatan peningkatan kapasitas dan produktivitas warga miskin dengan dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8 miliar.
“Dari program gerakan cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, sekitar 813 kepala keluarga (KK) diintervensi,” ujarnya.
Irwan merinci bahwa 813 kepala keluarga penerima manfaat program tersebar di lima kecamatan, yaitu Palasa, Tinombo, Tinombo Selatan, Sidoan, dan Tomini.
Kelima wilayah tersebut menjadi target utama karena memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya. Intervensi dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan, mulai dari penguatan ekonomi lokal hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar.
Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah strategis lainnya seperti pembukaan akses jalan menuju wilayah pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di kawasan pegunungan.
Upaya ini dianggap penting untuk mendorong pergerakan ekonomi lokal dan memperkuat keterhubungan antarwilayah, yang sebelumnya terisolasi karena keterbatasan infrastruktur.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan secara umum di Kabupaten Parigi Moutong juga mengalami penurunan bertahap selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 17 persen.
Kemudian, angka ini turun menjadi 14,6 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 14,2 persen pada tahun 2024. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan mulai menunjukkan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.