Parigi Moutong, gemasulawesi - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggeser jadwal pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Langkah ini dilakukan karena terdapat beberapa kendala teknis yang mengharuskan penyesuaian waktu pelaksanaan dengan pihak terkait. Bappelitbangda menegaskan bahwa kegiatan tersebut penting untuk menunjang kelengkapan dokumen sanitasi yang menjadi dasar mendapatkan dukungan program dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menyebut semula kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025, namun harus disesuaikan kembali demi kelancaran agenda bersama.
“Jadwal kegiatan sebenarnya 19 Mei 2025, tapi karena masih ada kendala sedikit jadi Bappelitbangda menyesuaikan jadwal dengan Dinas Perumahan Parigi Moutong,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.
Menurut Nyoman, langkah percepatan ini mendesak untuk ditindaklanjuti karena hanya dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun ini.
Parigi Moutong bersama Banggai menjadi daerah yang berkesempatan memperoleh bantuan tersebut. Hal ini dinilai sebagai capaian penting yang tidak lepas dari kerja sama lintas perangkat daerah.
Ia menyebutkan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, yang telah melakukan review terhadap dokumen sanitasi tahun sebelumnya. Dukungan teknis ini menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dalam memilih daerah penerima pendampingan.
“Tahun ini, kita sangat bersyukur Kabupaten Parigi Moutong bisa dapat pendampingan SSK ini. Di Sulawesi Tengah yang menerima bantuan hanya Parigi Moutong dan Banggai,” ujarnya.
Nyoman juga menambahkan bahwa dokumen SSK yang sedang disiapkan masih dalam tahap pemutakhiran data.
Proses ini akan terus berlanjut selama tahun 2025, mengingat Dinas Kesehatan Parigi Moutong baru menyelesaikan studi tera pada lima kecamatan selama tahun 2024. Data tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen yang valid dan lengkap.
Ia menekankan bahwa dokumen SSK memiliki peran strategis sebagai syarat untuk mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang sanitasi.
Karena itu, pemerintah pusat menargetkan agar kabupaten dapat menyelesaikan minimal 50 persen penyusunan dokumen sebagai tahap awal. Ini merupakan bagian dari proses pemenuhan kelayakan administratif dan teknis untuk memperoleh bantuan infrastruktur sanitasi.
Selain melibatkan Bappelitbangda, proses penyusunan dokumen SSK juga melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong.