Parigi moutong, Gemasulawesi - DPRD Parigi Moutong mendesak Kementerian Pertanian membuka transparansi data kuota bantuan sarana produksi padi. Langkah ini menjadi satu opsi krusial demi menyelamatkan nasib petani dari ancaman gagal panen massal.
"Kami meminta skema kuota bantuan dibuka per kecamatan," kata Anggota DPRD Parigi Moutong, Moh. Irfain, beberapa waktu lalu.
Transparansi ini bertujuan memastikan bantuan pestisida tidak salah sasaran saat musim tanam tiba.
Baca Juga:
Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan
Ledakan populasi hama wereng sedang mengintai area persawahan. Kondisi darurat tersebut diperparah oleh serangan ulat grayak yang meluas.
Petani kian terjepit akibat serbuan tikus sawah. Hama pengerat ini merusak batang padi muda secara masif.
Keterlambatan distribusi bantuan berisiko memicu gagal panen total. Hal ini terjadi karena lahan siap garap kerap menganggur lama.
Modal mandiri petani kini membengkak sangat besar. Biaya ekstra terpaksa keluar hanya untuk membeli racun pelindung tanaman.
"Jangan sampai lahan siap, pestisidanya belum turun," ujar Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Beliau menegaskan pemerintah pusat wajib menjamin kepastian logistik sebelum masa tanam dimulai.
Sistem IP300 di Kecamatan Mepanga memicu dampak ekologis buruk. Pola tanam tiga kali setahun membuat rantai makanan hama terus terjaga.
Kondisi serupa melanda area persawahan Kecamatan Ongkamalino. Populasi serangga meroket tajam akibat tidak ada jeda masa tanam.
Penyuluh Pertanian Lapangan harus segera diaktifkan kembali. Petani membutuhkan pendampingan intensif untuk menerapkan sistem pengendalian terpadu.
Stimulan logistik berupa insektisida darurat sangat dinantikan. Bantuan pusat bisa memotong beban biaya produksi lokal secara signifikan.
Baca Juga:
DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut
Infrastruktur fisik pertanian daerah juga mengalami kerusakan parah. Saluran pengairan yang buruk menghambat pasokan air ke sawah warga.
Proposal perbaikan sistem irigasi kini sudah disodorkan. Dokumen usulan difokuskan untuk membenahi fasilitas air di Desa Palasa.
"Pusat harus bergerak cepat membenahi infrastruktur air ini," tutur Anggota DPRD Parigi Moutong, Rusno Tandriono. Penyelamatan sektor pangan daerah dinilai bergantung pada sinergi kebijakan pusat dan daerah.
