Parigi Moutong, Gemasulawesi - DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk panitia khusus untuk mengusut dugaan penyembunyian data dana jaminan sosial perusahaan. Langkah politik ini diambil karena pemerintah daerah dinilai sengaja menutup akses informasi terkait realisasi program kemitraan swasta.
"Transparansi tata kelola CSR di Kabupaten Parigi Moutong ini belum jelas," ujar Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli saat interupsi rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 pada Senin 6 Juli 2026.
Parlemen mulai kehilangan kesabaran. Komisi bidang perekonomian sudah meminta data komprehensif kepada seluruh organisasi perangkat daerah sejak tiga pekan lalu.
Baca Juga:
PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target
Krisis data kian meruncing. Anggota dewan tiga periode mengaku sangat kesulitan mendapatkan dokumen resmi realisasi program kemitraan dari pihak swasta.
Padahal ruang fiskal daerah sedang menyusut tajam. Potensi dana swasta seharusnya bisa menjadi bantalan intervensi pembangunan sektor publik yang sedang lesu.
Pemerintah daerah dituntut segera berbenah. Bupati harus memastikan seluruh investasi yang masuk memberikan kontribusi nyata dan tercatat secara akuntabel.
"Jangankan melihat dampaknya, mengetahui apa yang dilakukan saja tidak ada datanya," kata Fadli dengan nada kecewa.
Publik berhak tahu alokasi dana swasta. Transparansi program kemitraan dinilai menjadi kunci utama untuk menghindari potensi kerugian anggaran nonpemerintah.
Baca Juga:
Sindir Pemda Parigi Moutong, DPRD Soroti Aksi Polisi Tambal Jalan Kota Parigi
Investasi masuk harus berdampak nyata. Dewan perwakilan rakyat daerah tidak ingin program pemberdayaan masyarakat hanya menjadi catatan di atas kertas.
Sengkarut ini harus diurai sampai tuntas. Penegakan aturan tata kelola keuangan daerah menjadi harga mati demi kesejahteraan masyarakat luas.
"Kami akan mengawal ketat hak pengawasan publik ini," ucap Fadli menutup interupsinya.
