Parigi moutong, Gemasulawesi - Anggaran infrastruktur Kabupaten Parigi Moutong tahun depan terancam lumpuh. Pemerintah daerah hanya menjatahkan belanja modal senilai 24 miliar rupiah di tengah ancaman bencana yang mengintai warga.
"DPRD Parigi Moutong mendesak pemerintah daerah segera merombak postur anggaran, karena alokasi fisik sangat tidak rasional," ujar Juru Bicara Fraksi Keadilan Rakyat Selpina Basrin, beberapa waktu lalu.
Ketimpangan anggaran sangat mencolok. Belanja operasi justru menyedot dana publik hingga mencapai satu triliun rupiah lebih.
Publik dirugikan atas kebijakan ini. Alokasi jumbo untuk birokrasi tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat yang membutuhkan perbaikan fasilitas dasar.
Krisis pesisir luput dari perhatian. Warga kawasan pantai kini dihantui ketakutan kehilangan tempat tinggal akibat abrasi yang makin parah.
"Pemerintah kabupaten terkesan menutup mata terhadap proyek perlindungan pantai yang mendesak bagi nelayan," kata Selpina saat dihubungi terpisah.
Akses mobilitas warga terhambat. Banyak titik jalan rusak serta jembatan penghubung antarwilayah yang luput dari rencana perbaikan tahun depan.
Pusat pelayanan dasar juga telantar. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di kawasan pedalaman dilaporkan memerlukan renovasi total secepatnya.
Kondisi aparatur garis depan memprihatinkan. Kesejahteraan guru bersama tenaga medis di wilayah terpencil belum mendapatkan porsi anggaran yang layak.
Pos anggaran lain ikut dipertanyakan. Alokasi belanja tidak terduga senilai delapan miliar rupiah rawan penyimpangan jika tanpa pengawasan ketat.
Kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Parigi Moutong dinilai terlalu bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
Bupati Erwin Burase Pangkas Belanja Pegawai Saat Bicara Depan Anleg Parigi Moutong
Sektor riil warga belum optimal. Potensi pertanian serta usaha mikro kecil menengah wajib didorong demi mendongkrak pendapatan asli daerah.
Investasi daerah terkesan dipaksakan. Rencana penyertaan modal senilai lima miliar rupiah dinilai tidak memiliki dasar kajian kelayakan yang jelas.
"Kebijakan anggaran ini wajib diubah total demi menyelamatkan hajat hidup masyarakat miskin," ucap Selpina saat menutup keterangannya.
