Parigi moutong, Gemasulawesi - DPRD Parigi Moutong mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah.
"Keputusan penting ini lahir setelah panitia khusus membedah hasil audit badan pemeriksa keuangan pada Rabu, 15 Juli 2026," ujar Sekretaris DPRD Parigi Moutong, Srikandi Puja Passau.
Rekomendasi hukum mencuat. Lembaga legislatif daerah meminta dinas terkait menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada konsultan perencana gedung.
Baca Juga:
Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat
Fasilitas publik telantar. Gedung megah bernilai miliaran rupiah tersebut hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas.
Mutu perencanaan buruk. Kegagalan teknis sejak awal mengakibatkan bangunan tidak memenuhi standar kelayakan fungsi sebuah pusat literasi daerah.
Dewan bersikap tegas. "Langkah sanksi daftar hitam sangat mendesak demi menyelamatkan uang negara," ucap Srikandi dalam sidang paripurna.
Proses tender disorot. Pemerintah daerah diminta tidak hanya tergiur oleh tawaran harga murah tanpa melihat rekam jejak rekanan.
Baca Juga:
Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur
Inspektorat mulai bergerak. Instansi pengawas internal daerah ditargetkan segera melakukan audit investigasi menyeluruh ke beberapa dinas basah.
Evaluasi jabatan diperketat. Penunjukan pejabat pembuat komitmen proyek strategis masa depan harus melalui seleksi super ketat demi mencegah kebocoran anggaran.
Pengawasan terus berjalan.
"Kami mendorong aparat penegak hukum bertindak transparan dan akuntabel," kata Srikandi sebagai penutup rekomendasi resmi dewan.
