Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah daerah Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.
Pemerintah daerah Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi moutong, Gemasulawesi - Pemerintah daerah Parigi Moutong menyisakan dana anggaran sebesar 41 miliar rupiah saat infrastruktur jalan di daerahnya rusak parah.

Ironi pengelolaan keuangan daerah ini mengemuka dalam rapat pertanggungjawaban APBD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Dana sisa rugikan rakyat karena gagal dikonversi menjadi jalan," ungkap pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna.

Baca Juga:
DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Kritik tajam legislator merujuk pada realisasi belanja modal pemerintah daerah yang hanya menyentuh angka 85 persen.

Mobilitas ekonomi terganggu. Kerusakan parah infrastruktur pada jalur Lambunu hingga Palapi membuat warga harus melintasi jalan berlubang yang bergoyang layaknya wahana permainan.

Sisa anggaran didominasi dana transfer pusat. Bupati Parigi Moutong menjelaskan dana titipan memiliki peruntukan khusus sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menggunakannya untuk perbaikan jalan.

Tambahan dana cair akhir tahun. Anggaran dialokasikan untuk pembayaran tunjangan hari raya guru yang waktu penyalurannya terlambat dari pemerintah pusat.

"Karakteristik dana transfer membatasi ruang gerak eksekusi anggaran," kata Bupati Parigi Moutong saat menjawab pandangan fraksi. Kendala administratif memicu pembengkakan sisa anggaran daerah.

Baca Juga:
Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemerintah daerah berjanji melakukan evaluasi. Proses lelang proyek fisik akan dipercepat pada awal tahun anggaran berikutnya agar penyerapan modal lebih optimal.

Infrastruktur dasar menjadi fokus utama. Komitmen percepatan pembangunan terus diupayakan demi mendongkrak kembali roda perekonomian masyarakat kabupaten setempat.

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;