POSO, gemasulawesi – Ketua Forum Pembela Cinta Damai Kabupaten Poso, Muhaimin Hadi, melayangkan kritik keras terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang melanda wilayah Kabupaten Poso dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi ini dinilai telah melumpuhkan sebagian urusan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para sopir angkutan, petani, dan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan bahan bakar bersubsidi tersebut.
Menurut Muhaimin, antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Poso menjadi pemandangan sehari-hari yang memprihatinkan.
Kelangkaan ini bukan sekadar masalah teknis keterlambatan pasokan, melainkan ada indikasi lemahnya pengawasan dari pihak terkait serta potensi penyelewengan distribusi ke sektor yang tidak tepat sasaran.
"Kami melihat ada ketidakberesan dalam pola distribusi solar di Poso. Masyarakat kecil harus mengantre berjam-jam, bahkan hingga menginap di SPBU, hanya untuk mendapatkan beberapa liter solar. Ini sangat menyengat rasa keadilan sosial," ujar Muhaimin Hadi saat memberikan keterangan kepada media.
Muhaimin menegaskan, solar bersubsidi merupakan hak masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro.
Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya dugaan aksi pelangsiran yang terstruktur.
Baca Juga:
Gurita Tambang Ilegal: Oknum Polisi Edi Jaya Diduga Lebarkan Sayap hingga ke Desa Maleali
Pihaknya menduga ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang membeli solar subsidi dalam jumlah besar menggunakan tangki modifikasi atau jeriken tanpa izin, untuk kemudian dijual kembali ke pihak industri dengan harga lebih tinggi.
Dampak dari kelangkaan ini, lanjut Muhaimin, sangat domino. Sektor transportasi logistik antardaerah mulai terhambat, yang berpotensi memicu lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar lokal Poso.
Selain itu, para petani yang membutuhkan solar untuk mesin traktor dan nelayan untuk perahu motor mereka terpaksa gigit jari karena tidak kebagian kuota di SPBU.
Oleh karena itu, Forum Pembela Cinta Damai Kabupaten Poso mendesak PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
Muhaimin meminta agar dilakukan audit ketat terhadap kuota distribusi di setiap SPBU yang ada di Poso guna memastikan transparansi penyaluran.
Tidak hanya kepada pemerintah dan Pertamina, kritik tajam ini juga ditujukan kepada aparat penegak hukum (APH). Muhaimin meminta Polres Poso untuk meningkatkan patroli dan menindak tegas siapapun, termasuk oknum petugas SPBU, yang terbukti bermain mata dengan para pelaku pelangsiran solar bersubsidi.
"Jangan biarkan ruang gerak para mafia BBM ini merugikan hajat hidup orang banyak. Kami butuh tindakan nyata dan sanksi tegas di lapangan, bukan sekadar imbauan atau janji manis di atas kertas," tegasnya.
Menutup keterangannya, Muhaimin Hadi memperingatkan jika kondisi kelangkaan solar ini terus dibiarkan tanpa ada solusi konkret dan penegakan hukum yang jelas, Forum Pembela Cinta Damai bersama elemen masyarakat Poso tidak ragu untuk melakukan aksi damai guna menuntut hak-hak ekonomi masyarakat yang terabaikan. Kelancaran distribusi solar adalah kunci menjaga stabilitas ekonomi dan kedamaian di Bumi Sintuwu Maroso. (Hadiyanto Hapid)