Gurita Tambang Ilegal: Oknum Polisi Edi Jaya Diduga Lebarkan Sayap hingga ke Desa Maleali

Ket Foto: Karikatur Oknum polisi Edi Jaya Bebas beraktifitas mengelola tambang di Parigi moutong
Ket Foto: Karikatur Oknum polisi Edi Jaya Bebas beraktifitas mengelola tambang di Parigi moutong Source: Foto/Karikatur/gemasulawesi

Parigi Moutong, gemasulawesi - Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tampaknya kian mengakar dan melibatkan jaringan proteksi yang sistematis.

Setelah sebelumnya nama oknum anggota kepolisian bernama Edi Jaya santer disebut-sebut mengendalikan serta membentengi aktivitas tambang ilegal di kawasan Mentawa Sausu Torono, investigasi terbaru mengungkap bahwa ruang operasional sang oknum telah melebar jauh.

Edi Jaya kini diduga kuat ikut membekingi dan mengoperasikan alat berat pada manifes PETI di Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.

Ekspansi bisnis ilegal ini mempertegas dugaan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang memanfaatkan jabatan untuk meraup keuntungan pribadi.

Baca Juga:
Rapor Merah AKBP Hendrawan: Dinilai Gagal Total Disiplinkan Anggota Penyusup Bisnis PETI dan Solar Ilegal

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber lokal dan penelusuran di lapangan, keterlibatan Edi Jaya di Desa Maleali bukan sekadar desas-desus.

Ia ditengarai bertindak sebagai koordinator lapangan yang mengatur jalannya alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk material emas secara ilegal, sekaligus menjadi "tameng" dari jeratan hukum lokal.

Di Desa Maleali, aktivitas penambangan liar ini beroperasi di kawasan hutan dan bantaran sungai yang semestinya dilindungi. Kehadiran alat berat di lokasi tersebut berjalan mulus tanpa hambatan berarti.

Seorang warga lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa nama Edi Jaya menjadi jaminan agar operasional tambang tidak diganggu oleh petugas setempat.

Baca Juga:
Kongkalikong Tambang Ilegal? Menyoal Isu Hubungan Kekerabatan Kasat Reskrim Parigi Moutong dan Aktor PETI

"Kami tahu ada penertiban dari Polda Sulawesi Tengah dan Polres Parigi Moutong di beberapa titik, tetapi di lokasi yang dijaga oleh oknum seperti Edi Jaya, informasi razia sering kali bocor lebih awal," ujar sumber tersebut.

Modus operandi yang digunakan serupa dengan pola di Mentawa Sausu Torono. Sang oknum diduga memfasilitasi masuknya pemodal luar, menyediakan BBM bersubsidi secara ilegal untuk alat berat, serta mengondisikan lingkungan sekitar agar tidak memicu gejolak publik.

Jika ada warga yang melayangkan protes terkait dampak lingkungan, jaringan sang oknum segera bergerak untuk melakukan intimidasi atau memberikan uang kompensasi bernilai kecil guna membungkam suara mereka.

Aktivitas PETI di Desa Maleali yang dikomandoi oleh jaringan ilegal ini membawa dampak buruk yang nyata bagi ruang hidup masyarakat.

Baca Juga:
Dugaan Kerabat Dekat Kasatreskrim Parigi Moutong Terlibat PETI Kebal Hukum, Propam Polda Turun Tangan

Penggunaan alat berat secara masif telah mengubah bentang alam dan memicu erosi parah di hulu sungai.

Selain ancaman banjir bandang saat curah hujan tinggi, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri secara sembunyi-sembunyi mengancam kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh warga desa di bagian hilir.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan komitmen penegakan hukum yang kerap digaungkan. Meskipun Polres Parigi Moutong gencar menyita alat berat dan menertibkan area PETI di wilayah lain seperti Kasimbar dan Tombi.

Sementara wilayah Maleali dan Sausu terkesan mendapat perlakuan khusus karena adanya pengaruh dari oknum internal korps berbaju cokelat tersebut.

Baca Juga:
Dugaan Skandal Bisnis Solar Ilegal Seret Nama Kasatreskrim Parigi Moutong

Meluasnya sepak terjang Edi Jaya dari Mentawa Sausu Torono hingga ke Desa Maleali memicu desakan kuat dari masyarakat sipil.

Kapolda Sulawesi Tengah dituntut untuk segera mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Pelanggaran ini nyata-nyata menabrak aturan hukum dan merusak citra institusi kepolisian.

Jika keterlibatan Edi Jaya terus dibiarkan tanpa tindakan hukum dan sidang kode etik, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan PETI di Parigi Moutong tidak lagi diyakini bisa ditegakkan.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Edi jaya, Kapolres Parigi moutong belum memberikan tanggapannya. (fan)

 

...

Artikel Terkait

wave

Rapor Merah AKBP Hendrawan: Dinilai Gagal Total Disiplinkan Anggota Penyusup Bisnis PETI dan Solar Ilegal

Kapolres Parigi moutong, Hendrawan dinilai gagal mendisiplinkan internal dalam jajarannya berkaitan keterlibatan PETI di Parimo.

Kongkalikong Tambang Ilegal? Menyoal Isu Hubungan Kekerabatan Kasat Reskrim Parigi Moutong dan Aktor PETI

Siapa Andre? Bos PETI yang disebut-sebut memiliki hubungan darah dengan Kasat Reskrim Parigi Moutong Anugerah S Tarigan.

Dugaan Kerabat Dekat Kasatreskrim Parigi Moutong Terlibat PETI Kebal Hukum, Propam Polda Turun Tangan

Kabid Propam Polda Sulteng Roy Satya Putra, S.I.K. berikan perhatian khusus terkait dugaan skandal Kasatreskrim Parigi moutong, Tarigan.

Dugaan Skandal Bisnis Solar Ilegal Seret Nama Kasatreskrim Parigi Moutong

Nama Kasatreskrim Parigi moutong, Anugerah Tarigan terseret dalam pusaran isu dugaan bisnis solar ilegal.

Berebut Dana Pusat, Kabid SD Ingatkan Masalah Hibah Tanah Hambat Perbaikan Sekolah di Parimo

Ratusan sekolah di Parigi Moutong terancam gagal revitalisasi akibat sengketa lahan. Disdikbud minta kepsek percepat urus dokumen hibah.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;