Parigi Moutong, gemasulawesi - Bayang-bayang nepotisme menggurita di balik gemerlapnya emas ilegal Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Aroma tidak sedap menyeruak seiring santernya isu hubungan kekerabatan antara seorang pemain besar Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bernama Andre, dengan Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong, AKP Anugerah S. Tarigan.
Rumor kedekatan ini diduga menjadi tameng kokoh yang membuat aktivitas pengerukan bumi di wilayah tersebut seolah kebal hukum dan tak tersentuh tindakan represif aparat setempat.
Berdasarkan penelusuran dari sejumlah sumber resmi yang meminta identitasnya dirahasiakan, Andre bukan sekadar penambang musiman. Ia dilaporkan mengendalikan operasi skala besar dengan modal raksasa.
"Awalnya dia terdeteksi mengoperasikan tujuh unit alat berat jenis ekskavator di lokasi," ujar seorang sumber tepercaya saat ditemui tim investigasi.
Informasi terbaru didapatkan dari lapangan menyebutkan saat ini telah ada penambahan armada alat berat baru untuk mempercepat pengerukan.
Kehadiran alat berat dalam jumlah masif di area yang diduga berada di luar koordinat resmi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ini memicu tanda tanya besar.
Bagaimana mungkin mobilitas mesin-mesin raksasa tersebut luput dari radar penegakan hukum Polres Parimo? Publik mulai mengaitkan pembiaran ini dengan posisi strategis AKP Anugerah S. Tarigan selaku pucuk pimpinan satuan reserse kriminal di wilayah tersebut.
Baca Juga:
Dugaan Skandal Bisnis Solar Ilegal Seret Nama Kasatreskrim Parigi Moutong
Dugaan tebang pilih makin menguat ketika melihat kontrasnya penindakan di lapangan. Di satu sisi, aparat gencar melakukan razia kecil dan menyita beberapa ekskavator milik kelompok lain.
Namun di sisi lain, koordinat operasi yang diduga milik Andre tetap beraktivitas tanpa gangguan berarti. Hubungan darah atau kekerabatan dekat yang berembus di tengah masyarakat dituding menjadi "kartu as" bagi Andre untuk terus menambang secara ilegal.
Kondisi ini diperparah dengan mencuatnya isu skandal pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diduga sengaja dialirkan untuk menghidupkan mesin-mesin alat berat di area tambang ilegal tersebut. Ironisnya, nama sang Kasat Reskrim lagi-lagi ikut terseret dalam pusaran isu aliran pasokan Solar tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai komitmen institusinya, AKP Anugerah S. Tarigan secara normatif menyatakan bahwa pihak kepolisian tetap melakukan penegakan hukum.
"Kami tidak memberi ruang bagi aktivitas tambang maupun solar ilegal," tegas Tarigan dalam sebuah pernyataan klarifikasinya via WA Minggu 17 Mei 2026.
Ia menyangkal, keterlibatan diri maupun kerabatnya dalam tambang ilegal di Parigi moutong.
Ia juga mengatakan, setiap ada informasi berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal pihaknya tetap melakukan penindakan.
Walaupun kemudian fakta di lapangan yang terjadi berbeda, dimana PETI Karya mandiri, dan PETI yang berada di luar koordinat IPR Kayuboko diketahui hingga saat ini tetap beraktifitas.
Pembuktian kalimat tersebut di lapangan dinilai masih tebang pilih dan belum menyentuh aktor intelektual utama yang dilindungi kedekatan personal.
Sikap diam dan kebalnya operasi tambang milik Andre memicu desakan agar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tengah segera turun tangan melakukan supervisi penuh. Konflik kepentingan (conflict of interest) yang melibatkan pejabat struktural polres setempat tidak boleh dibiarkan merusak citra institusi Bhayangkara.
Jika rumor kekerabatan ini benar menjadi alasan mandulnya hukum di Parigi Moutong, maka reformasi serta pembersihan internal di tubuh Polres Parimo sudah menjadi harga mati demi menyelamatkan lingkungan ekologis yang kian hancur.
Sementara itu upaya konfirmasi yang coba dilakukan kepada Andre hingga saat ini belum berhasil dilakukan akibat tertutupnya akses wartawan untukmelakukan wawancara. (fan)
