Memfasilitasi Perjalanan Mudik Masyarakat, Presiden Jokowi Perintahkan Sejumlah Menteri untuk Menambah Jumlah Rest Area

Ket. Foto: Presiden Jokowi Memerintahkan Beberapa Menteri untuk Menambah Jumlah Rest Area
Ket. Foto: Presiden Jokowi Memerintahkan Beberapa Menteri untuk Menambah Jumlah Rest Area Source: (Foto/Instagram/@jokowi)

Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Presiden Jokowi memerintahkan sejumlah menteri untuk menambah rest area di jalan tol.

Perintah Presiden Jokowi tersebut dilakukan untuk memfasilitasi perjalanan mudik masyarakat yang dilakukan melalui jalan tol.

Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan jika Presiden Jokowi telah memerintahkan beberapa menteri untuk melakukan sejumlah perbaikan.

Baca Juga:
Kekayaan Fantastis Petinggi Bea Cukai Purwakarta yang Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Intimidasi Jadi Sorotan, Capai Rp5,6 Miliar

Menurut Muhadjir, perbaikan pertama yang dilakukan adalah memperbanyak jumlah rest area dan meningkatkan fasilitas di rest area.

Dalam keterangannya kemarin, 6 Mei 2024, berangkat dari instruksi dan perintah Presiden, Muhadjir menyampaikan pemerintah RI akan segera membangun rest area di kilometer 97 Jalan Tol Tangerang-Merak.

Disebutkan Menko PMK, pembangunan tersebut diharapkan dapat segera menjadi buffer zone untuk mencegah penumpukan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Pelabuhan Merak.

Baca Juga:
Agar Manfaatnya Dirasakan Masyarakat, Presiden Jokowi Meminta Kepala Daerah untuk Dapat Mengimplementasikan Program Pembangunan

Muhadjir menambahkan jika Presiden juga setuju untuk melakukan revitalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Jawa Timur.

“Revitalisasi Pelabuhan Jangkar itu bertujuan untuk menangani penumpang arus mudik Idul Fitri, namun, juga memfasilitasi masyarakat yang akan menyeberang dari Pulau Jawa ke NTB, NTT dan juga beberapa pulau kecil yang ada di sekitar Madura,” ujarnya.

Dia menerangkan jika masyarakat menyeberang melalui Ketapang atau Gilimanuk, jika akan pergi ke NTB atau Sumbawa harus menyeberang kembali.

Baca Juga:
Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi dan Wapres Dilaporkan Menghadiri Musrenbangnas Tahun 2024 di JCC Jakarta

Menurutnya, ini akan memakan waktu yang banyak dan juga biaya yang juga tinggi.

Mengenai penambahan rest area, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkanakan melakukan koordinasi dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, untuk pengurusan pembebasan sejumlah lahan yang akan dijadikan rest area.

Budi menyampaikan jika pemerintah kemungkinan akan membebaskan lahan sekitar 10 atau 15 lahan yang masing-masing luasnya mencapai 5 hektare.

Baca Juga:
Lulusan Diharapkan Dapat Memiliki Kualitas Setara Internasional, Presiden Jokowi Meluncurkan PPDS Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Hari Ini

“Itu akan dilakukan di daerah Cipali atau yang menuju ke arah Merak,” katanya.

Menhub menekankan jika rest area berfungsi sebagai tempat istirahat, namun, juga berfungsi untuk menunda volume kendaraan yang menuju ke suatu tempat.

Lebih lanjut, Budi menuturkan jika pemerintah Indonesia juga akan terus mematangkan manajemen pintu tol dengan secara bertahap menghapus sistem sentuh dengan sistem nirsentuh. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Soroti Isu Pemberdayaan Wanita, Menlu Retno Marsudi Tekankan Hak Memperoleh Pendidikan untuk Kaum Perempuan Afghanistan di OKI

Menlu Retno Marsudi menekankan hak untuk memperoleh pendidikan untuk perempuan Afghanistan di KTT OKI.

Hindari Adanya Green Washing, Menteri LHK Tegaskan Pemerintah Telah Mengatur Perdagangan Karbon demi Menjaga Kedaulatan Negara

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan pemerintah RI telah mengatur perdagangan karbon untuk menjaga kedaulatan negara.

Mengenai Kesepakatan Gencatan Senjata di Jalur Gaza, SBY Tegaskan Bukan Hanya Ditentukan oleh Penjajah Israel dan Hamas

SBY menyampaikan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza bukan hanya ditentukan oleh penjajah Israel dan Hamas saja.

Olahraga Pagi, Presiden Jokowi Dikabarkan Bersepeda di CFD Bundaran HI Jakarta Hari Ini

Presiden Jokowi dilaporkan berolahraga pagi dengan bersepeda di Car Free Day Bundaran HI, Jakarta, pada hari ini.

Polemik Disahkannya UU Desa, Anggota DPR RI Fraksi PKS Ini Desak Pemerintah Pusat Pertegas Soal Kenaikan Gaji Kepdes dan Alokasi Dana Desa

Usai UU Desa resmi diteken, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat desak pemerintah pusat untuk pertegas kejelasan gaji kepdes.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;