Parigi moutong, Gemasulawesi - Gebrakan disiapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Lembaga legislatif di Sulawesi Tengah ini mematok mekanisme pengawasan ketat terhadap kinerja internal mereka sendiri.
“Rencana kerja DPRD 2027 dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan,” kata Juru Bicara Badan Musyawarah DPRD Parigi Moutong I Ketut Mardika di Parigi Moutong, Selasa, beberapa waktu lalu.
Langkah tegas ini mewujud dalam empat rekomendasi strategis Banmus Parimo. Evaluasi kinerja internal bakal digelar berkala setiap semester.
Baca Juga:
Aturan Baru Dikejar, Parigi Moutong Terancam Keteteran Biayai Standar Laboratorium RSUD
Pengetatan pengawasan ini bukan tanpa alasan kuat. Peta persaingan anggaran pada 2027 diproyeksikan berjalan jauh lebih dinamis.
Sekretariat DPRD Parimo dituntut menyesuaikan dukungan administrative serta porsi dana. Seluruh alat kelengkapan dewan wajib patuh pada garis waktu yang disepakati.
Tim perumus menyelaraskan berbagai dokumen penting daerah. Dokumen RPJMD Parimo 2025–2029 hingga RKPD 2027 masuk dalam penyaringan ketat.
“Rencana kerja yang disusun bukan hanya memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan publik, tantangan daerah, serta kesiapan kita dalam menghadapi tahun anggaran 2027 yang cenderung lebih kompetitif dan dinamis,” ujar Ketut Mardika.
Simulasi waktu hingga pemetaan isu strategis dijalankan maraton. Langkah ini diambil demi memastikan seluruh program legislatif menyasar kebutuhan warga.
Sederet agenda krusial bakal digarap seluruh fraksi dan komisi. Pembentukan naskah akademik Perda inisiatif menjadi fokus utama Bapemperda.
Baca Juga:
Listrik Padam Alat Medis Terancam Mati, SPBU di Parigi Moutong Didorong Pasok Solar Rumah Sakit
Badan Anggaran dewan juga bersiap mengawal audit pertanggungjawaban APBD 2026. Pembahasan KUA-PPAS hingga RAPBD 2028 masuk dalam deretan target kerja.
Penyerapan aspirasi lewat reses masyarakat diperketat. Kelompok pakar dan tim ahli disiagakan memperkuat fungsi pengawasan dewan.
Wakil Ketua DPRD Parimo Sayutin Budianto memimpin langsung jalannya penetapan ini. Beliau didampingi Wakil Ketua II Taufik Borman serta perwakilan Pemkab Parimo.
“Setiap alat kelengkapan wajib mengawal agenda sesuai linimasa agar pelaksanaan tepat sasaran,” tutur Ketut Mardika menutup keterangannya.