Parigi moutong, Gemasulawesi - Skenario pengalihan beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjanjikan angin segar bagi keuangan daerah. Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi alokasi tambahan Transfer ke Daerah senilai Rp18,9 triliun dari APBN untuk menyokong operasional PPPK di 540 kabupaten dan kota.
“Harapan kita, kalau pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, jangan sampai dana transfer ke daerah juga dikurangi sehingga ruang fiskal kita tidak bertambah,” ujar Ketua DPRD Parigi Moutong Alfresh Tonggiroh di Kantor DPRD Parigi Moutong, Parigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 27 Oktober 2026.
Beban pembayaran gaji pegawai non-ASN di Kabupaten Parigi Moutong selama ini menembus angka Rp300 miliar saban tahun. Angka raksasa tersebut menyerap porsi terbesar APBD sehingga mengerdilkan alokasi belanja infrastruktur publik.
Baca Juga:
Petualangan Buronan Pencuri Kabel Tower Berakhir di Tangan Polisi
Langkah pemerintah pusat menyalurkan bantuan fiskal dinilai mampu melepaskan jerat krisis anggaran daerah. Skema top-up Dana Alokasi Umum ini disiapkan agar pemda tidak terpaksa merumahkan tenaga honorer maupun aparatur daerah.
Pengalihan sebagian porsi gaji pegawai menciptakan ruang bebas dalam struktur anggaran Parigi Moutong. Potensi efisiensi tersebut berpeluang dialihkan untuk membiayai proyek fisik mendesak.
“Ketika ada kebijakan pemerintah pusat bahwa pembiayaan gaji PPPK diambil alih, baik sebagian maupun seluruhnya, tentu akan berpengaruh terhadap belanja modal kita,” tutur Alfresh.
Kondisi jalan daerah di berbagai wilayah Parigi Moutong membutuhkan intervensi anggaran berskala besar. Keterbatasan belanja modal pada postur APBD berjalan membuat perbaikan jaringan jalan berjalan lambat.
Pemerintah daerah dituntut menjaga konsistensi alokasi anggaran dengan agenda prioritas nasional Asta Cita. Pemkab Parigi Moutong wajib menyelaraskan RPJMD agar dana hasil efisiensi terserap tepat sasaran.
Baca Juga:
Berawal Laporan Warga, Terduga Maling Motor Sausu Akhirnya Diciduk Polisi
Kepastian penyaluran anggaran pusat tetap menyisakan kekhawatiran terkait perhitungan rasio Transfer ke Daerah. Pemda mewaspadai potensi pemotongan porsi Dana Bagi Hasil maupun bantuan keuangan lainnya.
“Kalau berbicara prioritas di Parigi Moutong, tentu infrastruktur menjadi perhatian karena masih banyak jalan yang perlu dibenahi. Selain itu, program prorakyat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga perlu didorong,” ucap Alfresh.
Skema transfer pusat mensyaratkan kinerja dan kelayakan tata kelola keuangan daerah. Ketidakpastian besaran alokasi bersih membuat penyusunan Rancangan APBD 2027 dilakukan secara hati-hati.
DPRD Parigi Moutong memastikan pengawalan ketat pada pembahasan anggaran tahun depan. Kejelasan teknis dari Jakarta menjadi kunci utama mengeksekusi program perbaikan jalan warga.