Berita kota palu, gemasulawesi– Pemerintah Provinsi Sulteng, Kejati dan Pemkot Palu tandatangani nota kesepahaman kerjasama tentang perbaikan tata kelola aset negara dan daerah.
“Kerja sama ini sebagai upaya koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik,” ungkap Kajati Sulteng Gerry Yasid saat penandatangan nota kesepahaman terkait penegakan hukum dan penyelamatan aset, di Palu, Rabu 2 September 2020.
Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah KPK soal penyelamatan aset negara dan penegakan hukum.
Perjanjian yang ditandatangani meliputi pengembalian atau pemulihan aset negara atau pemerintah atas penguasaan pihak ketiga baik perorangan dan swasta.
“Perjanjian juga soal pengembalian atau pemulihan penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak PNBP dan retribusi, penagihan tunggakan sumber penerimaan negara atau daerah kepada perorangan dan perusahaan,” jelasnya.
Kemudian, rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengalihan aset negara atau pemerintah kepada pihak ketiga dan rekomendasi sistem pencegahan korupsi atas pengalihan penguasaan pihak ketiga.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola berharap, melalui momentum penandatanganan nota kesepahaman akan mempercepat proses penyelesaian segala dinamika permasalahan aset dan pengelolaan pendapatan asli daerah baik di Kota Palu ataupun wilayah lainnya.
“Mengingat peran keduanya sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip-prinsip desentralisasi wilayah,” tuturnya.
Koordinator Wilayah II Korsupgah KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, ke depan tata kelola aset di daerah sudah dapat berjalan dengan baik dari hasil verifikasi pihaknya.
Dari 14 daerah di Provinsi Sulteng, Kabupaten Banggai dan Kota Palu sudah berada pada skor di atas 50 persen dari delapan indikator pencegahan yang tengah dilakukan KPK.
“Semoga daerah lainnya dapat mengikutinya dalam penataan aset, KPK fokus pada pendataan aset, pengelolaan aset, persertifikatan aset, serta penertiban dan pemulihan aset,” harapnya.
Penandatanganan nota kesepahaman itu dilaksanakan Wali Kota Palu Hidayat dan Kepala Kejaksaan Negeri Palu Sucipto.
Kegiatan itu dihadiri pula sejumlah pejabat pemerintah setempat di Sekretariat daerah Pemkot Palu.
Penandatanganan nota kesepahaman itu juga disaksikan komisioner KPK, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta Gubernur Sulteng melalui virtual.
Laporan: Muhammad Rafii
