Berita parigi moutong, gemasulawesi– Komisi I DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama Dinas Kesehatan membahas BPJS kesehatan.
Dalam RDP yang digelar itu juga membahas beberapa poin. Diantaranya, program persalinan dan pengentasan kematian ibu dan anak.
“Dari hasil RDP, Pemda Parimo hingga saat ini belum melakukan kontrak kerjasama dengan pihak BPJS kesehatan,” Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Ferry Budiutomo, usai RDP dengan Dinkes Parimo, di gedung DPRD, Selasa 3 Maret 2021.
Ia mengatakan, kontrak kerjasama belum dilaksanakan karena tidak adanya data yang valid dari Dinas Sosial Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Baca juga: Desakan Transparansi Data Jamkesda Parigi Moutong
Data itu datang dari pemerintah desa dan kecamatan. Kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan.
“Sampai hari ini, Pemda Parimo belum malakukan kerja sama dengan BPJS kesehatan kepada masyarakat pra sejahtera di Parimo,” tambahnya.
Kemudian ia juga mengungkapkan selama ini masih ada edukasi yang tidak sampai ke masyarakat tentang jaminan kesehatan yang di berikan Pemda kepada masyarakat yang tergolong masyarakat pra sejahtera.
“Meskipun belum melakukan kontrak kerja sama antara Pemda dan pihak BPJS namun tidak ada sama sekali masyarakat Parimo yang tidak terlayani terkait BPJS, semua terlayani dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Parimo, Sulawesi Tengah, pernah mengusulkan mengganti jaminan layanan BPJS kesehatan. Kartu Parigi Moutong Sehat dianggap solusi yang ideal guna mencakup warga seluruh miskin.
“Data antara BPJS dan Dinas Sosial berbeda. Kalau sudah tidak jelas data dan detail penggunaan anggarannya, lebih baik diganti saja,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani beberapa waktu lalu.
Ia melanjutkan, selama ini anggaran yang digelontorkan Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, untuk menjamin layanan kesehatan warga miskin belum tepat sasaran.
Faktanya, masih ada yang belum tercakup dalam sistem. Ada juga warga yang sudah terdata, namun sudah meninggal dunia.
Selain itu, banyak contoh kasus warga miskin yang berobat ke Rumah Sakit, namun harus terpaksa berutang kepada pihak Rumah Sakit karena tidak memiliki kartu jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan.
Baca juga: Gantikan BPJS, DPRD Usulkan Kartu Parigi Moutong Sehat
Laporan: Aldi
