Berita banggai, gemasulawesi– Gabungan personil Satgas Covid bubarkan pesta perkawinan di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Tiga kegiatan acara dihentikan dalam dua hari berturut-turut.
Satgas covid bubarkan pesta perkawinan yang pertama di Jalan Prof Moh Yamin, Luwuk, Banggai, Sabtu 6 Februari 2021.
“Penghentian kegiatan itu karena pemerintah daerah sedang memberlakukan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat,” ungkap Kapolsek Luwuk AKP Petrus A Matasik, di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat terdapat pesta pernikahan yang digelar di tengah pandemi.
Mendapat info itu, tim langsung menuju ke lokasi dan akhirnya Satgas covid bubarkan pesta perkawinan.
“Ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Bupati Banggai Nomor: 443.1/0095/Dinkes, 25 Januari 2021. Tentang larangan dan pembatasan segala bentuk kerumunan pencegahan covid 19,” terangnya.
Satgas covid bubarkan pesta perkawinan sambil memberikan penjelasan kepada tuan agar mudah dipahami.
Kemudian, Satgas gabungan bubarkan pesta perkawinan berikutnya di jalan Setia Budi dan di Jalan Katamso, Kecamatan Luwuk.
“Pesta pernikahan itu kami hentikan sebagai bentuk pembatasan kerumunan mencegah penyebaran covid 19 di Kabupaten Banggai,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, penyelenggara acara dan tamu undangan diberikan pemahaman dan imbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan surat edaran Bupati Banggai, Sulawesi Tengah tahun 2021 tentang larangan dan pembatasan segala bentuk kerumunan pencegahan covid 19.
Baca juga: Polisi Siap Kerahkan Puluhan Personil Kawal Penjemputan Vaksin Covid 19
“Terhadap kedua pihak penyelenggara yang melaksanakan resepsi pernikahan, berserta aparat desa setempat akan diundang pihak Satpol-PP guna dimintai keterangan lebih lanjut,” terangnya.
Satgas covid bubarkan pesta perkawinan karena pihak penyelenggara tidak memiliki izin keramaian dari kepolisian maupun Tim Satgas covid 19.
Dalam menekan angka penyebaran covid 19, ia menjelaskan perlu kesadaran bersama untuk mematuhi protokol kesehatan agar semua masyarakat bisa terhindar dari penularan.
Penerapan PPKM juga sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada 11 kabupaten dan kota masuk zona merah covid 19.
Melihat lonjakan kasus covid 19 meningkat di Sulawesi Tengah, maka Gubernur menilai penerapan PPKM sudah perlu dilakukan.
Baca juga: Bawaslu Sulteng: Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Bubar
Laporan: Rahmat
