Gemasulawesi – Badan Pusat Statistik (BPS) Parigi Moutong menggelar capacity building dalam rangka satu data Indonesia.
“Ini kaitannya untuk mensosialisasikan dan seminar satu data Indonesia. Kami mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait yakni, Bappelitbangda,” ungkap Kepala BPS Parigi Moutong, Simon saat ditemui di Parigi, Kamis, 11 November 2021.
Dia mengatakan, kegiatan capacity building BPS itu dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019, tentang pemanfaatan data statistik, khususnya di lingkungan Pemda Parigi Moutong.
Baca juga: BPS: Angka Kemiskinan Parigi Moutong 2020 Turun 15,85 Persen
Selain itu juga, untuk mengevaluasi perencanaan dan pembangunan daerah, baik berkaitan dengan data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan data strategis lainnya yang bersumber dari BPS.
“Ujungnya nanti diharapkan dapat melakukan evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Parigi Moutong,” ungkapnya.
Kemudian kata dia, dapat juga mengevaluasi target-target capaian perencanaan program, dan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat.
Menurut dia, sinkronisasi data penting dilakukan untuk memberikan gambaran, sebagai bahan rujukan terhadap pembangunan dan perencanaan.
“Jadi melihat keberhasilan target daerah, hanya ada satu dari BPS di daerah masing-masing, “ kata dia.
Simon menuturkan, sebelum BPS dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan kerjasama, untuk integrasi data dalam program sensus penduduk tahun 2020 kemarin.
Dia berharap, ada turunan dari Perpres Nomor 39 tahun 2019, berupa peraturan Gubernur Sulawesi Tengah hingga Bupati Parigi Moutong.
Sehingga, mendukung BPS sebagai pembina data, Bappelitbangda sebagai sekretaris data, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai wali data.
“Nantinya tim ini, akan bekerjasama untuk mensinkronkan mengenai adanya satu data Indonesia. Jadi harapannya ini akan ada tindaklanjutnya,” ucapnya.
Kedepan nantinya, data bersifat sekunder dari dinas atau instansi dan sebagainya. Seperti data pertanian hingga pendidikan hanya dikeluarkan BPS.
Terkait regulasinya, pihaknya masih menunggu adanya peraturan Bupati untuk dibuat sebagai payung hukum.
“Sebenarnya selama ini hampir semua instansi di Pemda Parigi Moutong telah melakukan sinkronisasi data. Saya lihat dari RPJMS semuanya menggunakan data kami,” pungkasnya. (***)
Baca juga: Kementrian Hentikan Alokasi Pembangunan Air Bersih Baru di Parimo
