Dinsos Sulteng Dorong Peningkatan PKH Melalui Kegiatan UMKM

<p>Ket Foto: Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah (Foto/dinsos sultengprov)</p>
Ket Foto: Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah (Foto/dinsos sultengprov)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melatih peserta keluarga harapan (PKH), dorong peningkatan kapasitas masyarakat prasejahtera melalui kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah saat ditemui di Palu, Sabtu 22 Oktober 2022.

“Kami menyurati 13 kabupaten/kota meminta PKH dengan embrio wirausaha untuk dilatih di Balai Diklat Kemensos Makassar, Sulawesi Selatan,” ucap Siti Hasbiah.

Ia menjelaskan, dengan mendorong kapasitas peserta PKH merupakan bentuk kerjasama antara pihaknya dengan Balai Diklat Kemensos untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mampu berinovasi untuk peningkatan kualitas hidup, melalui program ekonomi nasional (PENA) Kemensos.

Selain itu, langkah ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar secara perlahan dapat lepas dari belenggu kemiskinan.

“Inti dari program nasional PKH adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, sehingga diharapkan berbagai inovasi dapat menurunkan angka kepesertaan ini,” kata Hasbiah.

Ia menjelaskan, intervensi sosial untuk dorong peningkatan kegiatan usaha masih dalam tahap pendataan dari masing-masing wilayah provinsi dengan melibatkan tenaga lapangan atau pendamping PKH.

Menurut data dinas sosial, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta PKH di Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah 128.779 keluarga sasaran, saat itu jumlah KPM yang keluar dari program karena dianggap mampu atau 7.573 penerima manfaat, terhitung dari 2018 sampai tahun ini.

Baca: Parigi Moutong Matangkan Persiapan Lomba Maraton Internasional

Pada tahun 2021, karena berbagai intervensi program pemerintah, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah terus menerus 381.210 jiwa atau 12,18%, namun pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 388.350 jiwa, atau meningkat 12,33% dari 7.140 orang (BPS 2021).

“Selain peningkatan kapasitas peserta PKH aktif, kami juga memberikan pembinaan kepada graduasi PKH dengan berbagai pendekatan, antara lain melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) maupun melalui sosial perusahaan yang tidak lebih untuk peningkatan kesejahteraan,” pungkas Hasbiah. (Dn)

Baca: Dinkes Makassar Belum Temukan Kasus Ginjal Akut Pada Anak

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

 

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Matangkan Persiapan Lomba Maraton Internasional

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah matangkan persiapan lomba maraton yang bertajuk Equator Internasional

Realisasi Investasi Sulawesi Tengah Kuartal II Capai Rp 71 Triliun

Gubernur Sulawesi Tengah menyebutkan realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada kuartal II 2022 mencapai Rp 71 triliun,

Pertamina Pastikan Stok BBM di Buol Aman Usai Jembatan Putus

PT Pertamina Patra Niaga pastikan penyaluran stok bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Kabupaten Buol aman, usai jembatan jalan penguhubung

BKKBN Sulteng Gelar Evaluasi Penanganan Stunting di Parigi Moutong

menggelar evaluasi program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Parigi Moutong melalui audit kasus stunting.

Dua Kabupaten di Sulawesi Tengah Diterjang Banjir

Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diterjang banjir pada Rabu 19 Oktober 2022. Hal itu berdasarkan laporan Badan

Berita Terkini

wave

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.

Doktrin Baru Pendapatan Parigi Moutong, Menakar Kompas Fiskal 2024-2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong resmi menetapkan "kompas" baru bagi arah kebijakan fiskal daerah


See All
; ;