Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Badrun Nggai selaku Wakil Bupati Parigi Moutong pada hari Senin 27 Maret 2023 resmi membuka seminar hasil tentang Verifikasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong.
Wabup Badrun Nggai meminta Disdikbud bersinergi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar memfokuskan pendataan anak putus sekolah secara rutin.
“Dalam Rangka mengatasi jumlah anak putus sekolah dinas pendidikan dan kebudayaan agar memfokuskan kinerjanya dalam mendata anak putus sekolah secara rutin dan menghasilkan data yang akurat,” kata Badrun Nggai.
Baca : Gubernur Sulawesi Tengah Minta Bupati-Wali Kota Palu Kurangi Kemiskinan
Selaku ketua Penanggulangan Kemiskinan dalam sambutanya Badrun menyampaikan pentingnya kelanjutan pendidikan anak juga bertujuan untuk mengatasi Kemiskinan ekstrem di Parimo.
Hal ini ia katakan bukan serta merta menjadi tanggung jawab Dinas pendidikan dan Kebudayaan, akan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan kelurahan.
“Saya yakin melalui perbaikan pendidikan dapat menjadi dasar dan tolak ukur untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Parimo,” jelasnya.
Baca : BPS: Angka Kemiskinan Parigi Moutong 2020 Turun 15,85 Persen
Ia juga meminta dinas pendikan serta pemerintah desa dan kelurahan bisa secepatnya menyelesaikan Verifikasi data P3KE terutama data pendidikan anak sekolah.
Hal tersebut mengacu pada instruksi presiden tentang upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
“Pemerintah Kabupaten diminta untuk mampu menuntaskan angka kemiskinan diangka nol (Zero) Persen,” himbaunya.
Baca : Pemkot Palu Sukses Tekan Kemiskinan 6,63 Persen di Tahun 2022
Sementara itu, Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Krisdariadi Ponco Nugroho,S.STP, M.Si mengatakan ada 7984 jiwa usia dibawah 7 tahun menjadi tantangan pemerintah kabupaten untuk ditangani.
Ia berharap dari data tersebut Dinas pendidikan dapat melakukan investigasi apa yang menjadi penyebab anak tidak sekolah.
“Saya berharap data tersebut mampu menjawab penyebab anak tidak mendapatkan akses pendidikan di Parimo dan hal ini harus diketahui penyebabnya,”ungkapnya.
Baca : Kondisi Geografis Penyebab Kemiskinan Masih Terjadi di Indonesia
Menurutnya kewajiban pemda tidak hanya mengatasi jumlah anak yang tidak sekolah.
Namun juga termasuk jumlah data anak yang melanjutkan pendidikan dari SD sampai SMA juga harus terpantau.
“Serta diikuti jejak pendidikanya kenapa mereka tidak melanjutkan untuk mendapatkan hak pendidikanya,” pungkasnya. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
