Wujudkan Pembangunan Berbasis Ekologi, DLH Sulawesi Tengah Gelar Advokasi Stakeholder Multipihak 2023

<p>Keterangan Foto : Advokasi Stakeholder Multipihak 2023 yang digelar DLH Sulteng,(Foto/Humas Pemprov Sulteng)</p>
Keterangan Foto : Advokasi Stakeholder Multipihak 2023 yang digelar DLH Sulteng,(Foto/Humas Pemprov Sulteng)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 4 April 2023 di Aula Palu Golden Hotel menggelar Advokasi Stakeholder Multipihak antara Provinsi, Kabupaten dan Kota guna mewujudkan Pembangunan Skema Pendanaan Program dan Kegiatan Berbasis Ekologi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulteng Yopie mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan LSM Sikola Mombine Foundation dan Asia Foundation. 

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempercepat implementasi kebijakan daerah yaitu transfer anggaran provinsi berbasis ekologi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan,” kata Yopie.

Baca : Tujuh Desa di Parimo Dapat Pendampingan Program Perhutanan Sosial

Serta transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi dan penggunaan anggaran berbasis teknologi.

Dan terlibat dengan banyak mitra untuk mendukung implementasi sistem pendanaan program berbasis ekologi.

“Skema Pembiayaan Program dan Kegiatan Berbasis Ekologi merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dalam memberikan insentif anggaran kepada daerah yang berprestasi dalam melaksanakan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) di daerahnya,” jelasnya.

Baca : BNN Sulawesi Tengah Gelar Bimtek di Kawasan Rawan Narkoba

Menurutnya dalam merealisasikan hal itu Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah bekerjasama dengan akademisi dan praktisi lingkungan hidup yang ada di Sulteng.

Hal tersebut untuk terus berupaya mendorong dan melakukan pendampingan terhadap pengembangan skema pendanaan program/kegiatan berbasis ekologi di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Mengingat sampai dengan saat ini capaian cakupan implementasi skema ini masih relatif rendah yakni 23,1 persen skala Provinsi Sulawesi Tengah,” paparnya.

Baca : Tidak Akurat, KPK Periksa Kebenaran Data LHKPN

Ia menyebutkan DLH Sulteng memiliki komitmen kuat untuk menjaga ekosistem lingkungan di Sulteng.

Ia juga memberikan penghormatan kepada tiga daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan lingkungan.

“Kami menilai tiga kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yaitu Sigi, Toli-toli dan Kota Palu yang komitmen penerapan sistem take alake dalam perlindungan lingkungannya sangat kuat,” tutupnya. (*/Siti)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemprov Sulawesi Tengah Ikuti Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri RI

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, 4 April 2023 mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara daring bersama Kemendagri RI. Komjen Pol Tomsi Tohir selaku Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa inflasi Indonesia turun dari 5,47 persen menjadi 4,97 persen sebagai sebuah pencapaian. “Indonesia telah berhasil menurunkan angka [&hellip;]

Wagub Sulawesi Tengah Sambut Kedatangan Kapolda Sulteng Baru Irjen Pol Agus Nugroho

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Setelah diberikan tugas oleh Kapolri dan mengikuti serah terima jabatan penjabat umum (PJU) di wilayah kerja Polri, Kapolda Sulawesi Tengah yang baru yaitu Irjen Pol. Agus Nugroho beserta Ibu Agus Nugroho berangkat ke Sulawesi Tengah untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan menggunakan penerbangan komersial dari Bandara Soekarno Hatta, Kapolda Sulawes [&hellip;]

Polda Sulawesi Tengah Resmi Buka Pendaftaran Penerimaan Anggota Polri TA 2023

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Pemuda Sulteng yang ingin bergabung dengan Polri untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, Polri akan membuka kembali aplikasi terpadu untuk anggota Polri tahun 2023. Kasubbid Penmas Kompol Sugeng Lestari mengatakan pada Rabu, 5 April 2023 informasi penerimaan anggota Polri T.A. 2023 dapat diakses melalui laman resmi Polri yaitu penerimaan.polri.go.id. “Polri [&hellip;]

Wagub Sulawesi Tengah Lantik Tiga Orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sulteng

Sulawesi Tengah, gemasulawesi -Wakil Gubernur Ma’mun Amir bersama Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina pada Selasa, 4 April 2023 telah melantik serta melakukan pengambilan sumpah jabatan tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di Ruang Polibu Kantor Gubernur. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada pejabat Pimpinan Tinggi [&hellip;]

Bupati Parigi Moutong Gelar Rapat Kesiapan Festival Durian Internasional

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Samsurizal Tombolotutu selaku Bupati Parigi Moutong bersama dengan Ketua TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong Dra.Hj.Noorwachida Prihatini S.Tombolotu pada Senin 3 April 2023 menggelar Rapat Kesiapan Pelaksanaan festival Durian. Dalam rapat yang di pimpinya, Bupati menyampaikan rapat dilakukan untuk mempersiapkan festival durian. “Parigi Moutong akan menjadi pusat berbagai event internasional, nasional dan [&hellip;]

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;