Kolaka Utara, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggandeng perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut untuk bersama-sama menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Pj Bupati Kolaka Utara, Yusmin, saat dihubungi di Kendari menyampaikan program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak TK hingga SMA di Kolaka Utara tersebut didukung oleh 2 perusahaan tambang, yaitu PT Fatwa Bumi Sejahtera atau FBS dan PT Kolaka Resource Industrial Park atau KRIP.
Yusmin mengatakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kolaka Utara sebagai bagian dari program pemerintah pusat untuk mengurangi angka stunting dan gizi buruk di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Pemkot Makassar bersama Warga Bekerja Sama Menormalisasi Drainase dalam Upaya Mencegah Banjir
“Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta juga adalah satu hal yang penting untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di daerah tersebut,” katanya.
Dia melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program andalan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Kita bangun gotong royong antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menyukseskan program ini,” ungkapnya.
Baca Juga:
Pemkab Bone Bolango Berkomitmen untuk Meningkatkan Infrastruktur Air Minum untuk Masyarakat
Dikutip dari Antara, dia menyampaikan rasa terima kasih kepada 2 perusahaan itu yang telah berinisiatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program itu.
“Terutama KRIP yang akan memulai operasionalnya di wilayah kita,” ucapnya.
Dia menambahkan perusahaan ini harus disambut baik apalagi sekarang pemerintah mempermudah perizinan untuk perusahaan yang ingin berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Sulteng Lakukan Sosialisasi Sadar Wisata
Dia menerangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis itu tidak hanya memberikan rasa kenyang untuk para siswa-siswi, akan tetapi juga memberikan kecukupan gizi kepada mereka.
“Semua ini ditangani langsung oleh para ahli gizi,” jelasnya.
Dia menambahkan dan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dengan tujuan atau agar kualitas makanan tetap terjaga.
Dia menyatakan pihaknya di pemerintah daerah hanya memfasilitasi, sementara pihak perusahaan yang langsung mengelola dan menyediakan makanan. (Antara)
