Makassar, gemasulawesi – Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Makassar mencatat penerimaan pajak daerah Kota Makassar mencapai 1,3 triliun rupiah hingga awal bulan Desember 2024.
Moh Ramdhan Pomanto, yang merupakan Wali Kota Makassar, mengapresiasi kinerja Bapenda di bawah kepemimpinan Firman Hamid Pagarra yang berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah hingga 1,3 triliun rupiah.
Melalui rilis di Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyatakan Firman Hamid Pagarra telah berhasil memelihara sebuah tradisi menghargai para pembayar pajak.
Baca Juga:
Pemkab Buol Pastikan BUMD Mempunyai Peranan Penting dalam Percepat Pertumbuhan Ekonomi Lokal
“Tanpa ketaatan yang dilakukan oleh kita semua, Kota Makassar tidak mungkin menjadi kota kelima paling besar PAD-nya di Indonesia,” katanya.
Pria yang juga akrab disapa dengan Danny Pomanto tersebut juga memuji karena Bapenda mampu menjaga tradisi memberi penghargaan kepada para wajib pajak yang senantiasa taat dan juga patuh dalam membayar pajak demi pembangunan sebuah kota.
Dikutip dari Antara, Bapenda Makassar telah mengadakan Tax Award 2024. Pada malam penganugerahan itu, Bapenda memberikan penghargaan kepada sekitar 300 wajib pajak yang ada di Makassar yang taat dan juga patuh dalam membayar pajak.
Baca Juga:
KUPP Kelas III Lapuko Membagikan Jaket Pelampung kepada Para Nelayan di Konawe Selatan
Mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, BPHTB, PBB, air bawah tanah hingga sarang burung walet.
Dia juga optimis target PAD 2 triliun rupiah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2022 hingga 2026 dapat diraih lebih awal.
Karena ada aturan baru yang mengalihkan pajak kendaraan bermotor dikelola langsung oleh pemda.
Baca Juga:
BPBD Makassar Lakukan Mitigasi 4 Kecamatan yang Rawan Bencana Hidrometeorologi
Dia menyebutkan pihaknya yakin 2025 dengan undang-undang yang mengatur tentang DBH atau Dana Bagi Hasil yang langsung ke kota, Insya Allah menggenapkan 2 triliun rupiah PAD sesuai dengan yang pihaknya janjikan sebelumnya.
Dia juga mengatakan sebuah pemerintahan dinilai dari 2 hal, yakni belanja daerah yang terserap dengan maksimal sesuai dengan SOP dan juga pendapatan daerah.
“Banyak orang yang terjebak, menyangka pemerintahan yang baik itu bagaiman belanja habis-habisan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Dua Wanita Pengedar Obat Penggugur Kandungan Ilegal Ditangkap di Bekasi, Begini Kronologinya
Dia menambahkan padahal sesungguhnya jauh lebih sulit meningkatkan pendapatan. (Antara)
