Parigi Moutong, gemasulawesi - Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, bersama Sekretaris Daerah, Zulfinasran, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri rapat monitoring dan evaluasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk pegawai non ASN serta aparat desa.
Rapat ini juga diikuti oleh perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, PPKBD dan Sub PPKBD, pekerja rentan, dan pekerja sektor jasa konstruksi tahun 2024.
Acara tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati pada hari Selasa, 4 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Richard Arnaldo mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas perannya.
Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari dukungan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, khususnya terkait optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek di wilayahnya.
Menurut Richard, kolaborasi ini penting untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja non ASN dan aparat desa yang selama ini kurang terjangkau.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Parigi Moutong, Arfandi, menjelaskan beberapa hal penting selama rapat tersebut. Salah satunya adalah Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kabupaten Parigi Moutong serta total penerima manfaat program Jamsostek dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024.
Informasi ini memberikan gambaran tentang seberapa luas cakupan program Jamsostek selama beberapa tahun terakhir dan menjadi dasar untuk menentukan langkah percepatan di masa mendatang.
Rapat juga diisi dengan diskusi mengenai sasaran percepatan UCJ untuk tahun 2025 di Kabupaten Parigi Moutong. Fokus utama adalah memperluas dukungan perlindungan Jamsostek bagi non ASN di Puskesmas, RT/RW, LPM Desa, PPKBD/Sub PPKBD, serta Linmas.
Pendataan dan pendaftaran yang lebih lengkap diharapkan dapat meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di lingkungan pemerintahan dan masyarakat desa.
Selain itu, pembahasan rapat juga mencakup upaya menargetkan ekosistem pekerja non ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Desa yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga fokus pada peningkatan kepatuhan pelaksanaan Jamsostek khususnya di sektor jasa konstruksi.
Perhatian khusus diberikan kepada pekerja rentan yang memerlukan perlindungan sosial, dengan dukungan yang direncanakan berlangsung pada tahun anggaran 2025-2026.
Sebagai bagian dari kegiatan, rapat tersebut juga dirangkai dengan penyerahan simbolis manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah penerima.
Penyerahan ini menjadi bukti nyata bahwa program perlindungan sosial ini telah memberikan manfaat langsung kepada pekerja dan aparat desa di Kabupaten Parigi Moutong.
