Sekda Parigi Moutong Zulfinasran Tegaskan ASN di Parimo Harus Jaga Netralitas Jelang PSU 19 April 2025

Sekda Parigi Moutong Zulfinasran Tegaskan ASN di Parimo Harus Jaga Netralitas Jelang PSU 19 April 2025
Sekda Parigi Moutong Zulfinasran Tegaskan ASN di Parimo Harus Jaga Netralitas Jelang PSU 19 April 2025 Source: Gemasulawesi.com

Parigi Moutong, gemasulawesi - Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Zulfinasran mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menjaga netralitas menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada 19 April mendatang.

Hal ini disampaikan dalam sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Selasa, 4 Maret 2025.

“Dan kami sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk memantau semua ASN, serta mewanti-wanti juga bahwa kami dari tim kode etik ASN di BKPSDM sudah dibentuk dan sedang dalam proses,” kata Zulfinasran.

Ia menegaskan bahwa tim kode etik tersebut bertugas untuk memastikan semua ASN dapat menjalankan perannya secara profesional tanpa terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Selain itu, Zulfinasran juga mengungkapkan bahwa draf Peraturan Bupati (Perbup) terkait hal ini sudah disiapkan.

“Jadi nantinya kita akan melakukan pemantauan kepada seluruh ASN mulai dari lingkungan sekretariat daerah sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa,” ujarnya.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengawasan terhadap perilaku ASN dapat lebih terstruktur dan efektif sehingga netralitas dapat benar-benar terjaga.

Ia menegaskan kembali bahwa tanpa terkecuali, ASN yang ketahuan atau secara terang-terangan terlibat dalam politik praktis harus segera dilaporkan ke tim kode etik yang telah dibentuk.

“Jadi kita mencoba semaksimal mungkin berbuat yang terbaik untuk daerah ini,” tandasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menjaga integritas ASN demi kelancaran proses demokrasi.

Zulfinasran juga memastikan bahwa tim kode etik telah diminta untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara masif terhadap seluruh ASN di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

“Saya sudah sampaikan ke teman-teman agar melakukan pemantauan secara masif tanpa terkecuali dan tanpa melihat dari pasangan manapun jika ASN terlibat laporkan,” tegasnya.

Hal ini menegaskan bahwa pengawasan akan bersifat netral dan tidak berpihak pada salah satu kubu dalam Pemilu.

Di akhir pernyataannya, Zulfinasran kembali mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.

“Saya mengingatkan ASN di Parigi Moutong agar tetap menjaga netralitasnya,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi pesan penting bagi seluruh ASN agar tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan demokratis di Kabupaten Parigi Moutong.

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Dedi Mulyadi Sebut Efisiensi Anggaran Jabar Capai Rp 5,4 Triliun, Dana Dialokasikan ke Infrastruktur Hingga Beasiswa

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa efisiensi anggaran Jabar mencapai Rp 5,4 triliun, bergini keterangannya

PT Sritex Bangkrut dan Resmi Ditutup, 9 Perusahaan di Jawa Tengah Siap Rekrut Ribuan Buruh yang Terkena PHK

Pemprov Jateng bantu buruh Sritex usai PHK dengan peluang kerja, pelatihan usaha, dan jaminan pesangon.

Serah Terima Jabatan Wali Kota Makassar Diadakan oleh DPRD Makassar Sulawesi Selatan

DPRD Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar serah terima jabatan atau sertijab Wali Kota Makassar di Makassar.

Naik Jet Pribadi dan Belanja Miliaran Rupiah, Aksi Anak Kapolda Kalsel Flexing di Media Sosial Viral hingga Tuai Kritik DPR RI

Gaya hidup mewah anak Kapolda Kalsel menuai kritik, DPR minta pejabat polisi lebih bijak dan menjaga kesederhanaan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;