Kemenag Sulteng Tekankan Validasi Jabatan ASN Sesuai PMA 32 Tahun 2024

Kanwil Kemenag Sulteng.
Kanwil Kemenag Sulteng. Source: (sulteng.kemenag.go.id)

Daerah, gemasulawesi - Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Moh. Taslim, mengimbau seluruh admin Human Resources Management System (HRMS) di wilayah Sulteng agar menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses validasi data terkait jabatan pelaksana, analisis jabatan, serta pemetaan jabatan di lingkungan Kemenag.

Penegasan tersebut ia sampaikan dalam kesempatan membuka Rapat Validasi Informasi Jabatan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dipusatkan di ruang rapat Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah.

Baca Juga:
Menhub Apresiasi Sukses Transportasi Haji 2025, Komitmen Perbaikan Layanan Terus Ditingkatkan

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari langkah lanjutan atas instruksi yang tertuang dalam surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.

Arahan tersebut merujuk pada regulasi terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2024.

Peraturan itu mengatur tentang penamaan dan pengelompokan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam penyampaiannya, Moh. Taslim menegaskan bahwa keberhasilan proses validasi sangat bergantung pada solidnya kerja sama, konsentrasi penuh, serta komunikasi yang efektif di antara seluruh pihak yang terlibat.

Baca Juga:
Beberapa Rumah di Kamp Pengungsi Nur Shams Dibakar Pasukan Penjajah Israel

“Tolong simak dan ikuti jalannya rapat ini dengan saksama agar Saudara paham apa saja yang perlu dikerjakan. Kami berharap seluruh proses ini bisa diselesaikan tepat waktu, paling lambat satu minggu dari sekarang. Seluruh data harus sudah masuk. Mohon dikerjakan dengan serius dan penuh konsentrasi,” ujarnya menegaskan.

Ia turut mengingatkan bahwa tugas ini memerlukan upaya lebih, sehingga para peserta rapat diharapkan tidak pasif dan mau berdiskusi serta menyampaikan kendala yang mungkin mereka temui selama proses berlangsung.

Taslim mendorong para peserta untuk menemukan pola kerja yang paling efektif agar seluruh tugas bisa diselesaikan sesuai tenggat waktu.

Ia menegaskan pentingnya keseriusan dalam menyikapi tugas ini, sembari menginformasikan bahwa surat edaran akan segera dikirimkan kepada seluruh Kepala Kantor Kemenag kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah sebagai tindak lanjut.

Baca Juga:
Honor Memperkenalkan X70, Ponsel Baru yang Mengutamakan Daya Tahan dan Baterai: Inilah Spesifikasinya

Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antar pihak, karena menurutnya, dengan koordinasi yang lancar, tak ada pekerjaan yang terasa berat.

“Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama, jadi mari kita selesaikan secara kolektif. Sekali lagi saya ingatkan, kerjakan ini dengan serius. Setiap perkembangan akan dipantau langsung hingga ke pusat,” ujarnya.

Bagi peserta yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, Taslim menyarankan agar segera berkoordinasi dengan admin Kanwil yang siap membantu kapan pun dibutuhkan.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh rincian jabatan sudah tercantum dalam PMA Nomor 32 Tahun 2024 dan dapat dijadikan panduan untuk proses validasi dan penyesuaian data.

Baca Juga:
PBB telah Meningkatkan Kewaspadaan atas Lonjakan Pengungsian Massal di Tepi Barat

Sementara itu, Ketua Tim Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah, Muh. Syarif, menyampaikan bahwa seluruh satuan kerja diwajibkan menginput nama jabatan pelaksana terbaru ke dalam sistem HRMS dalam waktu tujuh hari.

“Setiap pegawai yang menjabat sebagai pelaksana wajib mengganti nama jabatannya dari yang lama ke nomenklatur baru sesuai ketentuan dalam PMA Nomor 32 Tahun 2024,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, selain mengikuti rapat ini, para peserta nantinya akan mendapatkan bimbingan teknis langsung dari admin HRMS Kanwil terkait tata cara pengisian data di aplikasi.  (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Bukan Hanya Paket Konstruksi, Tender Jasa Konsultan Juga Disinyalir Terjadi Persekongkolan Tender

Praktek curang tender bukan hanya terjadi di jasa konstruksi, tetapi juga terjadi pada paket jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.

PD FPK Parigi Moutong Jalin Sinergi dengan Pemkab Parimo, Dukung 100 Hari Kerja Bupati dan Tekan Aktivitas Ilegal

Forum Pemuda Kaili (PD. FPK) bertemu langsung dengan Bupati Erwin Burase sebagai langkah awal sinergi organisasi kepemudaan dan Pemkab

Pemkab Parigi Moutong telah Siapkan Lahan 1.000 Hektare untuk Program Cetak Sawah Tahun 2025

Lahan 1.000 hektare telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, untuk program cetak sawah tahun 2025.

BPBJ Terkesan Bebal, Tender Tiga Paket Konstruksi di Parigi Moutong Tahun 2025 Terindikasi Kuat Sarat Persekongkolan Tender

Walaupun sudah dua tahun berturut-turut mendapatkan sorotan BPK, indikasi persekongkolan tender masih terjadi di Parigi moutong.

Bupati Parigi Moutong Yakin Program Makan Bergizi Gratis dapat Bermanfaat untuk Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha

Program MBG diyakini Bupati Parigi Moutong dapat memberikan manfaat ekonomis untuk pelaku usaha, petani, serta nelayan.

Berita Terkini

wave

Aroma Kejanggalan dalam Rehab Ruang Kerja Wabup Parimo: Transparansi yang Dipertanyakan

Seolah tidak habisnya, isu buruk yang melingkari kekuasaan Wakil Bupati Parigi Moutong. Kondisi itu membuat publik mulai hilang kepercayaan.

Membongkar Polemik Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong: Dari Aspirasi Literasi Menuju Drama Intervensi Kekuasaan

Proyek gedung perpustakaan Parigi moutong molor, terancam putus kontrak. Terdapat dugaan intervensi Wakil Bupati dalam pencairan dana.

Janggal Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi Moutong Telan Anggaran 398 Juta, Dari Tender Menjadi Pengadaan Langsung

Pagu anggaran Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi moutong dari tender tiba-tiba terkoreksi menjadi Pengadaan langsung.

Berikut Daftar Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong yang Membuat DPRD Mengajukan Hak Angket

Berikut daftar dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Wakil Bupati Parigi moutong yang membuat DPRD mengajukan hak angket.

Berdasarkan Kisah Nyata, Inilah Sinopsis Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, Kisah Perjuangan Menuntut Keadilan

Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel adalah film yang berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan untuk mendapat keadilan


See All
; ;