Meski PSP Dihentikan, Disdikbud Parimo Optimistis dengan Program Pengganti

Plt Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti di Parigi, Kamis 27 Maret 2025
Plt Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti di Parigi, Kamis 27 Maret 2025 Source: (Foto : Wady)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Usai dihentikannya Program Sekolah Penggerak (PSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

Hal tersebut seiring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah resmi mencabut Keputusan Menteri Nomor 371/M/2021 tentang PSP melalui Keputusan Menteri Nomor 14/M/2025.

Pada keputusan tersebut ditegaskan bahwa PSP sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum yang berlaku. Kebijakan ini dinilai tidak lagi memiliki dasar yang kuat untuk dilanjutkan.

Selain itu, PSP sudah lagi dianggap tidak sejalan dengan arah peningkatan layanan pendidikan nasional.

Tambahnya, Sunarti selaku pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Parimo, menegaskan bahwa jajarannya mberkomitmen untuk mendukung kebijakan kementerian dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan.

Ia juga berpendapat bahwa segala program dari Kementerian, memiliki maksud yang baik demi kualitas Pendidikan. Serta,

“Kami siap menyesuaikan diri dengan program pengganti yang akan diterapkan nantinya,” ucap Sunarti saat wawancara di Parigi pada hari Kamis, 27 Maret 2025.

Ia juga engungkapkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Disdikbud Parimo telah menjalankan PSP.

Surnarti juga menambahkan bahwa sejumlah sekolah penggerak telah dibentuk sebagai wujud implementasi PSP. Kehadiran sekolah-sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi sebuah motor penggerak reformasi pembelajaran di tingkat daerah.

PSP sebenarnya merupakan program unggulan dalam kegiatan pembelajaran karena menerapkan nilai-nilai yang baik, seperti mampu mendorong terciptanya pembelajaran yang inovatif dan mampu menanamkan nilai-nilai karakter.

Sunarti juga sebenarnya sangat menyayangkan dihentikannya program tersebut yang telah sempat berjalan secara baik.

“Sayangnya, program ini harus dihentikan. Namun, kami juga berharap sekolah penggerak yang sudah dapat menjadi contoh atau pengimbas bagi sekolah-sekolah lainnya,” Ujar Sunarti.

Sunarti menuturkan bahwa Disdikbud Parimo sebelumnya telah merancang sebuah target agar setiap tahunnya ada sekolah baru yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Langkah ini dilakukan untuk memperluas dampak PSP di berbagai satuan pendidikan.

Meski program tersebut kini dihentikan, pihaknya tetap optimis dengan kebijakan pengganti yang akan diluncurkan pemerintah tidak akan jauh berbeda dari segi tujuan maupun substansi.

“Kami yakin tidak akan kesulitan untuk melakukan adaptasi. Mungkin hanya berbeda nama dan metode pelaksanaannya,” ujarnya Sunarti. (*/Dani)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Wali Kota Kendari Serahkan Bantuan Sosial kepada Warga yang Terdampak Banjir yang Tersebar di 3 Kelurahan

Bantuan sosial diserahkan oleh Wali Kota Kendari kepada warga yang terkena dampak banjir yang tersebar di 3 kelurahan.

Meskipun Diizinkan Mendikdasmen, Gubernur Banten Tetap Larang Study Tour Keluar Daerah, Begini Alasannya

Gubernur Banten Andra Soni tetap melarang sekolah di Banten untuk melakukan study tour keluar daerah meski Mendikdasmen memperbolehkan

Wali Kota Makassar Turun Langsung Meninjau Harga dan Ketersediaan Pangan Jelang Lebaran

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau langsung harga dan ketersediaan pangan menjelang Lebaran tahun 2025.

Terungkap! Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Judi Sabung Ayam dan Penembakan di Way Kanan, Begini Kata Kapolda Lampung

Satu oknum polisi dari Polda Sumatera Selatan berinisial K menjadi tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Way Kanan Lampung

Berita Terkini

wave

Menguji Integritas Pemerintahan dalam Pusaran Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong

Integritas pemerintah daerah Parigi moutong sedang diuji dalam pusaran masalah berkaitan dugaan penyalahgunaan kewenangan wakil bupati.

Aroma Kejanggalan dalam Rehab Ruang Kerja Wabup Parimo: Transparansi yang Dipertanyakan

Seolah tidak habisnya, isu buruk yang melingkari kekuasaan Wakil Bupati Parigi Moutong. Kondisi itu membuat publik mulai hilang kepercayaan.

Membongkar Polemik Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong: Dari Aspirasi Literasi Menuju Drama Intervensi Kekuasaan

Proyek gedung perpustakaan Parigi moutong molor, terancam putus kontrak. Terdapat dugaan intervensi Wakil Bupati dalam pencairan dana.

Janggal Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi Moutong Telan Anggaran 398 Juta, Dari Tender Menjadi Pengadaan Langsung

Pagu anggaran Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi moutong dari tender tiba-tiba terkoreksi menjadi Pengadaan langsung.

Berikut Daftar Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong yang Membuat DPRD Mengajukan Hak Angket

Berikut daftar dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Wakil Bupati Parigi moutong yang membuat DPRD mengajukan hak angket.


See All
; ;