Meski PSP Dihentikan, Disdikbud Parimo Optimistis dengan Program Pengganti

Plt Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti di Parigi, Kamis 27 Maret 2025
Plt Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti di Parigi, Kamis 27 Maret 2025 Source: (Foto : Wady)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Usai dihentikannya Program Sekolah Penggerak (PSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

Hal tersebut seiring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah resmi mencabut Keputusan Menteri Nomor 371/M/2021 tentang PSP melalui Keputusan Menteri Nomor 14/M/2025.

Pada keputusan tersebut ditegaskan bahwa PSP sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum yang berlaku. Kebijakan ini dinilai tidak lagi memiliki dasar yang kuat untuk dilanjutkan.

Selain itu, PSP sudah lagi dianggap tidak sejalan dengan arah peningkatan layanan pendidikan nasional.

Tambahnya, Sunarti selaku pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Parimo, menegaskan bahwa jajarannya mberkomitmen untuk mendukung kebijakan kementerian dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan.

Ia juga berpendapat bahwa segala program dari Kementerian, memiliki maksud yang baik demi kualitas Pendidikan. Serta,

“Kami siap menyesuaikan diri dengan program pengganti yang akan diterapkan nantinya,” ucap Sunarti saat wawancara di Parigi pada hari Kamis, 27 Maret 2025.

Ia juga engungkapkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Disdikbud Parimo telah menjalankan PSP.

Surnarti juga menambahkan bahwa sejumlah sekolah penggerak telah dibentuk sebagai wujud implementasi PSP. Kehadiran sekolah-sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi sebuah motor penggerak reformasi pembelajaran di tingkat daerah.

PSP sebenarnya merupakan program unggulan dalam kegiatan pembelajaran karena menerapkan nilai-nilai yang baik, seperti mampu mendorong terciptanya pembelajaran yang inovatif dan mampu menanamkan nilai-nilai karakter.

Sunarti juga sebenarnya sangat menyayangkan dihentikannya program tersebut yang telah sempat berjalan secara baik.

“Sayangnya, program ini harus dihentikan. Namun, kami juga berharap sekolah penggerak yang sudah dapat menjadi contoh atau pengimbas bagi sekolah-sekolah lainnya,” Ujar Sunarti.

Sunarti menuturkan bahwa Disdikbud Parimo sebelumnya telah merancang sebuah target agar setiap tahunnya ada sekolah baru yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Langkah ini dilakukan untuk memperluas dampak PSP di berbagai satuan pendidikan.

Meski program tersebut kini dihentikan, pihaknya tetap optimis dengan kebijakan pengganti yang akan diluncurkan pemerintah tidak akan jauh berbeda dari segi tujuan maupun substansi.

“Kami yakin tidak akan kesulitan untuk melakukan adaptasi. Mungkin hanya berbeda nama dan metode pelaksanaannya,” ujarnya Sunarti. (*/Dani)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Wali Kota Kendari Serahkan Bantuan Sosial kepada Warga yang Terdampak Banjir yang Tersebar di 3 Kelurahan

Bantuan sosial diserahkan oleh Wali Kota Kendari kepada warga yang terkena dampak banjir yang tersebar di 3 kelurahan.

Meskipun Diizinkan Mendikdasmen, Gubernur Banten Tetap Larang Study Tour Keluar Daerah, Begini Alasannya

Gubernur Banten Andra Soni tetap melarang sekolah di Banten untuk melakukan study tour keluar daerah meski Mendikdasmen memperbolehkan

Wali Kota Makassar Turun Langsung Meninjau Harga dan Ketersediaan Pangan Jelang Lebaran

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau langsung harga dan ketersediaan pangan menjelang Lebaran tahun 2025.

Terungkap! Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Judi Sabung Ayam dan Penembakan di Way Kanan, Begini Kata Kapolda Lampung

Satu oknum polisi dari Polda Sumatera Selatan berinisial K menjadi tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Way Kanan Lampung

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;