Parigi moutong, gemasulawesi.com– Tujuh wilayah menjadi lokus program kecamatan layak anak Parigi Moutong (Parimo).
“Lokus kecamatan layak anak untuk mendukung Parigi Moutong menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA),” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parigi Moutong, di ruang kerjanya, Selasa 18 Februari 2020.
Ketujuh kecamatan yang menjadi lokus adalah kecamatan Amphibabo, Sausu, Balinggi, Siniu, Toribulu, Tinombo Selatan dan Kasimbar.
Dukungan untuk Kabupaten Parigi Moutong layak anak lanjut dia, ditunjukan dengan hadirnya dua Peraturan daerah (Perda) untuk mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
Selain dukungan Perda, ada beberapa faktor pendukung untuk menjadi daerah layak anak. Diantaranya, adanya Puskesmas dan sekolah layak anak.
“Kabupaten Parigi Moutong telah menyandang predikat pratama layak anak. Menjadi satu-satunya daerah yang memilikinya di Provinsi Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjelaskan, KLA adalah sistem pembangunan kabupaten atau kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten atau kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.
Inisiatif pemerintah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten atau kota.
Selanjutnya, pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan setiap tahapa. Seperti perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.
“Ruang Lingkup KLA meliputi seluruh bidang pembangunan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak. Pemenuhan hak-hak anak diimplementasikan di kabupaten atau kota,” terangnya.
Sementara itu, menurut undang-undang Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 UU 23/2002).
Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 UU 23 tahun 2002.
Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dalam Pasal 23 UU 23 tahun 2002.
Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai Pasal 23 UU 23 tahun 2002.
Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak menurut Pasal 24 UU 23 tahun 2002.
Baca juga: Tiga Jaringan Daerah Irigasi Parigi Moutong Dapat Anggaran Rehab
Laporan: Muhammad Rafii
