Parigi moutong, gemasulawesi.com– Tim teknis stunting Parigi Moutong (Parimo) yang berada di Badan perencanaan pembangunan dan penelitian (Bappelitbangda), mengontrol jalannya program dan kegiatan stunting.
“Kami yang berada dalam tim teknis bertugas menghimpun seluruh out put kegiatan stunting dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program stunting,” ungkap anggota Tim Teknis Stunting Parigi Moutong, Irdan di ruang kerjanya, Senin, 17 Februari 2020.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menganalisis beberapa pelaksanaan kegiatan stunting pada tahun 2019. Diketahui, masih ada beberapa program aksi stunting yang masih sementara berjalan.
Dari hasil analisis itu lanjut dia, akan diketahui kekurangan dari pencapaian kegiatan stunting dari setiap OPD. Sehingga, setiap OPD dapat segera membenahi kekurangan yang disampaikan Tim Teknis Stunting Parigi Moutong.
Diketahui, ada sepuluh desa yang menjadi lokus stunting Parigi Moutong tahun 2019. Tim analisis akan mengevaluasi apakah angka stunting di daerah itu menurun. Atau dengan program yang disusun setiap OPD sudah berdampak pada sasaran yang ingin dicapai.
“Evaluasi dan penilaian itu tertuang dalam matriks rencana dan realisasi kegiatan stunting 2019. Keseluruhannya ada sepuluh program dan 12 kegiatan,” jelasnya.
Ia melanjutkan, kesepuluh programnya antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pertanian dan mata pencaharian (loan read dan pendampingan read), peningkatan produksi holtikultura dan perkebunan, penyehatan lingkungan pemukiman, penyediaan dan pemenuhan air minum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Kemudian, program perbaikan gizi masyarakat, program upaya kesehatan ibu dan anak, program kesehatan lingkungan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta program surveilens epidemiologi penanggulangan wabah.
Terdapat empat OPD utama yang membantu pelaksanaan visi penurunan angka stunting di Parigi Moutong. Diantaranya, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dinas Kesehatan.
“Masing-masing OPD mempunyai indikator kinerja keluaran (output) untuk diukur tingkat capaian outcomenya,” tutupnya.
Baca juga: Menakar Independensi Komisioner KPU Parigi Moutong, Tanpa CAT Seleksi PPK
Laporan: Muhammad Rafii
